HARIANHALMAHERA.COM— Dewan Kabupaten (Dekab) Halmahera Barat (Halbar) mengingatkan Bupati Danny Missy. Seriusi catatan audit permulaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes).
Ketua Komisi I Djufri Muhammad menyebutkan, catatan ke Dikbud terkait pencatatan aset dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan Dinkes tentang aset dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jika ini tidak diseruisi bupati, maka akan berpengaruh pada opini BPK nantinya. Bisa jadi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) turun menjadi wajar dengan pengecualian (WDP),” ungkap Djufri, Rabu (6/3) lalu.
Politisi Nasdem itu mengatakan, jika kedua Dinas tidak mampu menyelesaikan catatan itu, maka ini menjadi citra buruk bagi bupati secara politik. Karena tidak mampu menempatkan SDM yang mumpuni dalam Organisasi Perangkat daerah (OPD).
”Saya sarankan ke bupati, jika dinas terkait tidak mampu menyelesaikan catatan dari BPK, maka harus diganti. Kalau dipertahankan, maka menjadi citra buruk bagi bupati dan daerah ini,” tegasnya.(din/lid/mpg/pur)
