HASIL pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait daftar calon tetap (DCT) peserta Pemilu 2019, khusus DPR RI sebanyak 7.968 calon. Untuk tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota, tentu lebih banyak lagi.
Idealnya, dari ribuan bahkan puluhan ribu caleg itu, masyarakat kini sudah mengoleksi ribuan program kerja para caleg. Namun kenyataannya berbeda. Tidak terdengar ataupun terbaca apa yang akan mereka lakukan ketika terpilih.
Umumnya hanya ada dalam alat peraga kampanye saja. Itupun narasinya umum. Dari 10 alat peraga kampanye yang berjejer semua tulisannya sama. Tak jelas apa yang akan mereka perjuangkan. Padahal, dalam momentum kampanye seperti saat ini, diharapkan tercipta forum-forum diskusi. Forum-forum yang bisa menghasilkan ide.
Ibarat dewan redaksi dalam sebuah perusahaan pers, sehari sebelumnya sudah membuat banyak kerangka berita. Temanya apa, siapa saja yang wawancarai sebagai narasumber, apa saja data pendukung, dan foto. Kemudian diberi peringkat, mana yang layak jadi berita utama.
Ini penting, karena hampir sebagian besar caleg tidak tahu apa masalah yang ada di masyarakat. Masalah-masalah ini harusnya dicatat dalam forum seperti itu, kemudian masalah itulah yang diperjuangkan saat dirinya diberikan mandat menjadi wakil rakyat.
Bukan sebaliknya, nanti saat duduk baru mencari tahu masalah masyarakat. Bagus kalau itu dilakukan, tapi faktnya tidak banyak yang duduk dalam kelembagaan legislatif melakukan itu. Justru paling banyak warga yang datang mengadu.
Lebih miris lagi, yang terpilih menjadi wakil rakyat, baru belajar bagaimana menjadi wakil rakyat. Lagi, itupun bagus kalau belajar. Karena menjadi anggota legislatif itu harus lebih pintar dari eksekutif. Karena akan mengawasi kinerja eksekutif.
Jadilah seperti kebanyakan saat ini. Kongkalikong antara legislatif dan eksekutif. Banyak yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang akhirnya berakhir di penjara.
Padahal masa perkenalan program dengan masyarakat tinggal beberapa hari lagi. Jangan-jangan benar dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca menangkap tangan anggota komisi IV DPR RI yang melihat miliaran uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu dalam amplop untuk serangan fajar.
Kalau sebagian caleg melakukan itu, maka sia-sialah pesta demokrasi yang sudah mengeluarkan dana triliunan, yang tidak lain bersumber dari kantong masyarakat melalui kewajiban membayar pajak.(*)
