HARIANHALMAHERA.COM– Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai menindaklanjuti kerjasama di 25 bidang kelautan yang telah disepakati bersama pada 9 Juli lalu.
Komitmen ini ditandai dengan pertemuan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dengan Gubernur
Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) di Kediaman Dinas Gubernur di Kalumpang, Ternate, Kamis
(5/9).
RK kepada awak media menuturkan, untuk tahap awal ada dua bidang yang akan
ditindkalanjuti, yakni kelautan dan perikanan serta komunikasi dan informasi.
“Insya Allah saya akan datang lagi secepatnya. Terutama dua hal yang kita sudah sepakati
jangka pendek di tahun ini adalah perikanan bersama dan juga Kominfo terkait reformasi
birokrasi melalui perangkat-perangkat yang kami sudah lakukan di Jawa Barat,” terang, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil Mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan kerjasama antar Jabar dan Malut karena memiliki sisi kecocokan terutama di bidang kelautan dan perikanan. “Sisi kecocokan Jabar dengan Malut terutama pada bidang kelautan,” ungkapnya.
Salah satu item kerjasama yang bakal disiapkan Pemprov Jabar yakni alat pendeteksi ikan
(Fish Finders) yang nantinya dibawa untuk nelayan di Malut. ” Kita punya fish findera yang bisa menemukan ikan melalui aplikasi. Saya harap kerja sama ini jangan dibatasi dengan
serimonial,”ujarnya.
Emil menambahkan bahwa nantinya sebuah hubungan ekonomi bisa menjadi faktor pendorong kesejahteraan. Meski begitu, kerja sama perlu didukung oleh investasi dan jaminan kondusifitas sosial politik juga keamanan. “Maka kita perbanyak kolaborasi, kurangi kompetisi. Karena kita sama-sama NKRI,” ujaranya.
Dia meyakini, dibawah kepemimpinan AGK dan M Al yasin Ali, Malut bisa jauh lebih baik.
Karena membuka diri untuk berkomunikasi dan menjalin kerjasama. Sementara, AGK mengatakan kerjasama yang sudah dibangun antar dua daerah tersebut, tetap ditindaklanjuti.
“Kita punya potensi kelautan dan perikanan yang sangat menjanjikan. Karena itu dengan
kerjasama ini kita harap bisa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” pinta AGK.
Sementara itu, 25 ruang lingkup kerja sama kedua Pemprov itu antara lain meliputi bidang
Perikanan dan Kelautan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur,
Pariwisata, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kemudian, bidang Perindustrian dan Perdagangan, Pengembangan Sumber Daya Aparatur,
Pengembangan Pelayanan Publik, Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengembangan
Teknologi Informatika, Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Kependudukan dan Catatan
Sipil, Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, Perpustakaan dan Kearsipan, dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. (tr3/pur)
