HARIANHALMAHERA.COM–Pernyataan Bupati Halbar Danny Missy yang kembali menjanjikan kepada warga Loloda akan membangun pelabuhan penyebrangan (Ferry) memantik sirotan dari anggota DPRD darpil Loloda.
Mereka meminta Bupati agar tidak lagi melakukan pembonongan publik mengingat janji yang pernah dia sampaikan sebelumnya pada saat kampanye Polkada 2015 lalu untuk warga Loloda belum juga terealisasi, salah satunya jalan di pusat kota.
“Pembangunan pelabuhan Ferry di Desa Tuguis Kecamatan Loloda. Hanya pembohongan publik dan pencitraan terhadap masyarakat Loloda. saya selaku pribadi, dan juga Anggota DPRD Halbar dari Partai Gerindra mengingat Bupati Stop sudah membohongi masyarakat Loloda dengan berbagai janji manis,” tegas Anggota Fraksi Gerindra Asdian Taluke
Bupati kata dia mestinya harus fokus pembangunan Jalan Goin-Kedi, karena waktu pelaksanaan pembangunan yang sudah selesai, bahkan pekerjaan sudah melewati 5 bulan, tetapi pekerjaan masih amburadul, bukan mengalihkan Isu serta membuat janji baru kepada masyarakat loloda. “Janji (pembangunan Pelabuhan Ferry) ini, hanya menjadi pembodohan publik terhadap masyarakat Loloda,” pungkasnya.
Warning serupa juga datang dari Anggota DPRD Halbar Mahdi Husen. Menurutnya, selama empat tahun menjabat kepalah daerah, Danny dinilai tidak mampu merealisasikan sejumlah program yang dianggap penting dan merupakan tolak ukur kemajuan daerah dalam program 100 hari kerja.
Salah satunya sengketa batas daerah di wilayah enam desa. “Padahal, ketika pasca dilantik sebagai bupati, beliau menjanjikan enam desa tuntas dalam 100 hari, namun hingga kini belum ada hasilnya.
Kemudian janji menyediakan alat transportasi gratis untuk pasien ke ternate serta pembangunan bandara kuripasai.
“Program ini sempat berjalan beberapa bulan. Namun setelah itu tidak lagi. itu artinya hanya sekedar pencitraan dan pembohongan kepada masyarakat halbar,” katanya.
Dia juga mengaku masih ingat dengan janji mereformasi birokrasi saat kampanye Pilkada 2015 silam. “Kenyataan di lapangan, seluruh kebijakan harus berdasarkan kemauan bupati bukan lagi aturan dan tata cara birokrasi yang sesungguhnya,” tukas Politisi PKS ini. (tr4/pur)
