Oleh: Ujang Komarudin
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review
PUTRA sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo di kantor DPD PDI Perjuangan, Semarang, kemarin (12/12). Para pendukung yang menemaninya mendaftar cukup banyak.
Jika dilihat dari kronologi pencalonan Gibran, PDIP sepertinya juga serius mengusung Gibran. Hal itu bisa dilihat ketika Gibran mendaftar sebagai kader PDIP. Gibran datang ke rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, untuk sowan.
PDIP juga menarik pendaftaran yang seharusnya dilakukan di DPC PDIP Solo, dialihkan ke DPD PDIP Jawa Tengah. Langkah itu merupakan pengondisian agar Gibran bisa nyalon wali kota Solo. Hal itu merupakan proses menuju pemberian rekomendasi. Jadi, rekomendasi dari PDIP tinggal menunggu waktu. Rekomendasi bakal diberikan di akhir pendaftaran. Seperti ketika rekomendasi diberikan kepada Jokowi untuk maju sebagai calon presiden.
Memang saat ini masih ada penolakan dari sebagian kader PDIP Solo. Meski begitu, sangat mungkin PDIP tetap mengusung Gibran sebagai calon wali kota Solo. Tentu keputusan itu akan menyakitkan hati sebagian kader dan bakal menjadi persoalan internal, khususnya masalah kaderisasi. Bisa muncul anggapan kaderisasi tidak berjalan dengan baik. Sebab, Gibran merupakan orang baru, tidak menapaki karir dari bawah, tidak berkeringat membesarkan partai, dan belum memberikan kontribusi nyata bagi partai. Tapi, karena anak presiden, dia mendapat tempat khusus. Langkah itu akan melukai hati kader dan menjadikan situasi internal tidak kondusif.
Idealnya, kader yang diusung adalah mereka yang sudah mengikuti sistem pengaderan partai dan ”berdarah-darah” sejak awal. Mereka itu yang layak diberi tempat untuk menjadi calon kepala daerah. Itu sebenarnya sudah DPC PDIP Solo lakukan dengan mengusulkan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa sebagai pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota.
Purnomo merupakan wakil wali kota Solo sekarang dan Teguh adalah sekretaris DPC PDIP Solo. Dari segi pengalaman organisasi pemerintahan dan partai, keduanya tentu sudah teruji dan mempunyai pengalaman panjang. Namun, dengan hadirnya Gibran, posisi mereka terancam.
Sekali lagi, sebagai anak presiden, Gibran akan mendapat tempat khusus. Harga diri presiden akan menjadi taruhan. Jadi, peluang mendapat rekomendasi dari PDIP sangat besar. Selain itu, sangat mungkin Gibran memenangi pilkada. Masak anak presiden kalah. Itu soal harga diri.
Sebagai anak presiden, Gibran akan didukung banyak pihak. Baik secara materi maupun tenaga. Pencalonan anak presiden tidak mungkin sepi dari dukungan. Tentu banyak pihak yang ingin mengambil perhatian presiden dengan cara membantu anaknya dalam merebut kursi wali kota Solo.
Soal kapasitas Gibran, tentu masih banyak anggota masyarakat yang meragukan. Sebab, Gibran belum mempunyai pengalaman di bidang politik dan pemerintahan. Namun, dalam demokrasi, kapasitas sering diabaikan. Demokrasi memberikan ruang kepada semua orang. Orang pintar dan orang bodoh sama-sama mempunyai peluang. Soal integritas dan kapasitas berada di nomor sekian dalam demokrasi.
Dalam pilkada maupun pileg, yang menang bukan mereka yang memiliki kapasitas, tapi yang mempunyai uang dan jabatan. Hal itu sudah menjadi fakta yang tidak bisa dimungkiri.
Jika nanti terpilih menjadi wali kota, tentu Gibran harus membuktikan bahwa dirinya mampu. Keraguan masyarakat harus dijawab dengan kapasitas dan kinerja, bukan sekadar pencitraan. Gibran harus memberikan bukti, bukan janji. Masyarakatlah yang akan menilai.
Gibran tampaknya ingin mengikuti jejak Jokowi. Bisa saja setelah menjadi wali kota, dia akan menjadi gubernur, bahkan presiden. Tabiat seseorang, jika sudah mempunyai posisi, pasti tertarik untuk mengambil posisi yang lebih tinggi.
Namun, dinamika politik akan berubah. Jadi, belum tentu nasib Gibran seperti Jokowi. Apalagi, masyarakat sudah paham dengan Jokowi. Tidak sedikit masyarakat yang kecewa dengan Jokowi. Masyarakat sudah semakin pandai dalam memilih calonnya. Momen Pemilu 2014 belum tentu terulang.
Tidak bisa dimungkiri, yang dilakukan anak Jokowi merupakan bentuk oligarki. Bukan hanya Gibran, sang menantu presiden, Bobby Nasution, juga mendaftar sebagai calon wali kota Medan. Praktik oligarki itu akan diikuti penguasa lain. Mereka akan memasang anak dan keluarganya untuk mengambil kekuasaan. Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mengikuti jejak Jokowi dengan mendukung anaknya, Siti Nur Azizah, menjadi calon wali kota Tangerang Selatan.(*)
Sumber: https://www.jawapos.com/opini/13/12/2019/belum-tentu-bernasib-seperti-sang-bapak/
