HARIANHALMAHERA.COM— Dalam upaya mendorong percepatan penanganan covid-19, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di Maluku Utara (Malut) tercatat sebanyak 40 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk daftar penerima.
Jumlah tersebut merupakan kuota yang sudah ditetapkan Kemensos yang disampaikan langsung Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara melalui video conference (vicon) bersama Gubernur Abdul Gani Kasuba, seluruh bupati/wali kota, bersama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) se Provinsi Maluku Utara, Kamis (16/4).
Kepala Dinsos Provinsi Andrias Thomas usai vicon di kantor gubernur menyebutkan, kuota penerima BLT yang ditetapkan Kemensos sebanyak 40 ribu KK diberikan kepada keluarga yang tidak mendapat bantuan lain seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos, maupun di luar dari BLT yang diberikan dari dana desa maupun bantuan sosial lainnya.
“Jadi mereka yang akan menerima kompensasi BLT dari Kemensos, sama sekali belum ter-cover bantuan lain dari pemerintah, termasuk dari desa,” terang Andrias, sembari meminta masyarakat untuk tidak salah memahami kriteria penerima BLT.
Dikatakan, untuk pembangian kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara nantinya ditentukan Kemensos. Setiap KK akan mendapatkan Rp 600 ribu. BLT ini diberikan Kemensos selama 3 bulan ke depan.
“Ini langsung dari Kemensos. Penyalurannya lewat kantor pos atau bank lainnya yang sudah ditunjuk pemerintah pusat,” ujarnya.
Dijelaskan Andrias, data terpadu untuk Dinsos sebanyak 51 ribu KK sudah ada di Kemensos. Dari jumlah itu, sebanyak 41 ribu KK sudah menerima bantuan sembako non tunai, sedangkan 10 ribu KK belum.
Sehingga Kemensos melakukan perluasan menjadi 40 ribu KK, yang didalamnya sudah termasuk 10 ribu KK yang belum menerima bantuan.
“Tinggal menunggu kuota masing-masing kabupaten/kota. Yang jelas, 40 ribu itu sudah pasti kuota Kemensos yang akan menerima BLT,” sebutnya.
Andrias mengaku, untuk syarat sesuai pengalaman penerima PKH. Masyarakat membuka rekening, dan penyaluran BLT langsung ke rekening penerima.
“Supaya lebih tertib dan cepat. Yang pasti saat ini harus disiapkan dulu data penerimanya. Jadi kami harap, kabupaten/kota bisa secepatnya memasukkan ke provinsi, untuk selanjutnya dikirimkan ke pusat,” pungkasnya.(lfa/fir)
