HARIANHALMAHERA.COM–Bukan hanya persoalan tumpang tindihnya data guru honorer yang saat ini tengah didata kembali oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, namun Pemprov juga masih menunggal upah para tenaga pendidik non PNS ini.
Hasil on the spot komisi IV DPRD Provinsi di sejumlah SMA/SMK di Ternate kemarin mendapati bahwa terhitung sejak Desember 2029 hingga kini, para guru honor belum menerima upah.
Anggota Komisi IV Abdul Malik Silia menuturkan, terkait pembayaran upah guru honorer ini baru akan dilakukan proses pendataan ulang selesau dilakukan Dikbud. “Salah satu tujuan kuker ke beberapa sekolah ini untuk melihat proses pendataan yang dilakukan Dikbud. Dan ternyata sudah jalan,” katanya.
Selain upah guru honorer, dalam kuker itu, Komisi IV juga menerima banyak keluhan yang disampaikan pihak sekolah. Diantaranya kekurangan ruang kelas serta metode pembelajaran dimasa pandemi.
Terkait metode pembelajaran di masa pandemi, bagi siswa yang terkendala jaringan dan fasilitas belajar online, pihak sekolah memberi masukan untuk membuat modul yang nantinya memudahkan orang tua mudir.
Komisi IV juga meminta pihak sekolah agar jangan ansih terhadap pembelajaran online. “Harus ada selingan ruang yang diberikan. Misalnya satu hari harus ada tatap muka. Tetapi menggunakan protokol kesehatan,” ujarnya.
Sementara pendekatan pisikologi, lanjut politisi PKB ini, karakter siswa kurang terbaca jika pembelajarannya hanya melalui digital. Sehingga saat ini menurut pihak sekolah, masih dalam tahapan bimtek. “Kami juga sisipkan agar modul didesain untuk mengakomodir seluruhnya, jangan sampai yang lain tidak diakomodir,” ungkapnya.
Soal keluhan kekurangan ruang kelas, Komisi IV akan mendiskusikan untuk disampaikan ke Dikbud. “Yang pastinya ini merupakan kebutuhan sekolah yang segera dipenuhi,” katanya.
Berbagai persoalan yang didapatkan dalam Kuker ini, akan didiskusikan dengan melibatkan praktisi pendidikan, akademisi dan lainnya. Sebab ada permasalahan penting seperti pola pembelajaran di SLB yang cukup berbeda dengan sekolah umumnya.
“Kita juga meminta Komisi I agar membantu merekomendasikan ke Pemprov agar dikomunikasikan ke Kemendikbud agar formasi guru SLB ini cukup penting, sebab rata-rata guru di SLB merupakan honorer serta yang disiplin ilmunya khusus,” tegasnya.
Terpisah, Kasek SMAN 10 Ternate, Taher Hayat berharap apa yang telah disampaikan ke Komisi IV terutama soal kekurangan ruang kelas dan metode pembelajaran di masa pandemi ini bisa ditindaklajuti ke Dikbud. “Dari Komisi IV sudah berjanji akan menjadi pekerjaan rumah dan akan disampaikan ke Dinas,” tukasnya(lfa/pur)
