HARIANHALMAHERA.COM–Dari sejumlah kecamatan yang tersebar di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), ternyata 6 desa dan Loloda Kepulauan (Lokep) masih menjadi atensi aparat keamanan. Sebab dua wilayah tersebut dinilai masih berpotensi kuat terjadi konflik pilkada.
Dalam rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral kesiapan pengamanan pemilihan Bupati-Wakil Bupati Halut 2020 di aula amarta Polres Halut, Senin (31/8) yang dihadiri Kapolres Halut, Kodim 1508/Tobelo, Kajari Tobelo, PN Tobelo, Bawaslu Halut, KPU Halut, Kesbangpol Pemkab Halut, Satpol PP Halut dan Danpos Pom Tobelo itu, telah membahas persiapan pengamanan menghadapi pilkada Halut.
Dari hasil rakor tersebut, 6 desa yang menjadi fokus untuk dilakukan pengamanan ekstra ketat. Sebab setiap momentum politik selalu bergejolak.
Kapolres Halut, AKBP Priyo Utomo Teguh Santoso pun mengakui bahwa, 6 desa perlu dikawal dan ditingkatkan pengamanannya. Sebab belajar dari pengalaman momentum pemilu sebelumnya, selalu berakhir masalah.
“Memang 6 desa ini perlu perhatian khusus soal pengamanan, ini adalah tapal batas antar Kabupaten Halut dan Halbar, yang selalu bergejolak setiap momentum,” katanya.
Bagi dia, pilkada merupakan agenda nasional yang harus dikawal dan diamankan, namun pada pertemuan ini, semua instansi diharapkan memberikan masukan soal pengamanan agar dapat ditindaklanjut, sehingga pelaksanaan pengamanan pilkada berjalan sukses.
”Dalam pertemuan ini saya harapkan semua instansi dapat memberikan masukan untuk mensukseskan pilkada yang aman dan damai,” tuturnya.
Pilkada Halut ini, lanjut dia, jika dicermati perkembangan informasi tentang bakal cabup-cawabup, baru terlihat tiga pasangan yang akan berkompetisi.
Dengan demikian, potensi keramaian akan tinggi sehingga dibutuhkan pengamanan yang ekstra. “Kemungkinan akan ada tiga pasangan calon yang berkompetisi, maka otomatis potensi gejolak juga tinggi,” ujarnya.
Potensi daerah rawan gejolak, menurut dia, sesuai data deteksi yang dimiliki baru terdapat pada wilayah Lokep dan 6 desa yang merupakan tapal batas antar Halut dengan Halbar.
“Potensi konflik menjelang Pilkada Halut memang sejak dulu sampai sekarang masih terdapat di 6 desa, karena status tapal batas antar kabupaten yang masih bersengketa. Walaupun pemerintah pusat sudah selesaikan, tetapi besar kemungkinan gejolak masih terjadi. Begitu pula di Lokep,” jelasnya.
Pemda Halut melalui Dinas Kesbanpol juga menyampaikan bahwa masalah 6 desa sedianya semua instansi saling berkoordinasi, terutama KPU agar dalam melakukan pendataan pemilih harus lebih teliti. (dit/Kho)
