HARIANHALMAHERA.COM–Koordinator Wilayah (Korwil) Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Maluku Utara (Malut), Rusdy Marasabessy, mengingatkan calon Bupati Danny Missy selaku petahana, agar tidak mempolitisir bantuan sosial (bansos) PKH.
Penegasan itu menindaklanjuti pernyataan Danny Missy pada saat kampanye. Dia menyatakan, angka penerima bansos PKH di Halbar melonjak berkat jerih payahnya melobi di pusat.
Rusdy menegaskan, awalnya PKH pertama yang hadir di Malut hanya di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halbar. Di Halbar, tahun 2013 hanya terdapat tiga kecamatan yaitu Ibu, Ibu Utara dan Ibu Selatan.
Saat itu jumlah penerima PKH 942 Kelompok Penerima Manfaat (PKH) dengan total anggaran di 2021 sebesar Rp1.4000.9000.50.000.
Di 2013, kata dia, pihaknya membuat proposal pengembangan PKH di Halbar dan harus ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati. Saat itu Bagian Hukum dan Sekda tidak mau menandatangani dengan alasan draf proposal yang diajukan tertera Kecamatan Jailolo Timur.
“Jadi saat itu kami langsung menghadap Bupati Namto Hui Roba. Tanpa berlama-lama Bupati Namto langsung tanyakan dengan nada canda, kamu tidak baca koran,” tuturnya.
Karena saat itu wilayah Jailolo Timur masuk Halut. “Tapi saat itu di data kami masih masuk 9 kecamatan, termasuk Jailolo Timur. Itu dalam pengembangan PKH 2013,” jelasnya.
Dimana, kata dia, di 2015 hasil pengembangan PKH 3124 KPM dengan total anggaran Rp2 miliar lebih. “Setelah itu, tiap tahun ada pengembangan penerima PKH dengan acuan data bersumber dari BPS,” ujarnya.
Kemudian di 2017 hingga 2020, acuan datanya mengarah ke Pusdatin. Dan di tahun ini, jumlah penerima PKH sebanyak 6.000 dan ada perubahan pada kompenen sehingga terjadi penurunan penerima.
“Seperti dalam keluarga penerima PKH, jika ada yang sudah lulus SMA maka penerima itu dengan sendirinya hilang. Dia tidak masuk lagi hingga data menjadi 5124,” terangnya.
BACA JUGA : Bansos di Ibu Selatan Diduga Dipolitisasi
Sedangkan di 2020 terakhir, khusus di Halbar, datanya 5864 PKM di 8 kecamatan dengan total anggaran dari pemerintah pusat ke masing-masing penerima dari tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp13 miliar lebih. Sedangkan di tahap 4 akan terjadi perubahan dan itu datanya otomatis menurun.
“Jadi pernyataan yang disampaikan calon bupati itu keliru. Karena kebijakan ini murni dari pemerintah pusat. Tidak ada lobi-lobi seperti bantuan beras kepada penerima PKH itu dari Sabang sampai Merauke, dengan jumlah penerima KPM 10 juta jiwa. Itu semua menerima beras 45 kilo sama,” tandasnya.
Menurut dia, jika mau diukur keberhasilan, khususnya sektor PKH, harus dilihat dari segi dukungan Pemda Halbar terhadap PKH. Karena program ini sudah ada sejak beberapa tahun silam.
“Bahkan yang disebutkan dalam kampanye bahwa 2017 hanya 300 KPM itu keliru, padahal 2017 itu datanya 5000 sekian untuk di Halbar,” ujarnya.
Sebelumnya, saat berkampanye di Desa Gufasa, Jailolo, Danny menyatakan bahwa di bidang program bantuan sosial, sejak dirinya menjadi bupati paling tinggi 300 penerima.
“Bantuan itu untuk PKHnya dan PIPnya 500. Saat kita coba melihat, kok kenapa penerima sedikit begini. Sedangkan masyarakat kita bagitu banyak,” tutur Danny.
“Akhirnya saya lobi ke Jakarta dan kebetulan Menteri Sosial adalah teman kita sendiri, teman seperjuangan. Setelah itu apa yang terjadi bapak-ibu sekalian?. PKH naik menjadi 800 ribu. Dari 300 menjadi 8000, ini loncatan yang luar biasa,” sebutnya. (tr-4/kho)
