HaltimMaluku Utara

Mendagri Tak Pilih Jagoan Gubernur

×

Mendagri Tak Pilih Jagoan Gubernur

Sebarkan artikel ini
Ali Fataruba (foto : TimesIndonesia)

HARIANHALMAHERA.COM–Berakhir sudah polemik terkait dengan pengisian pejabat sementara (Pjs) Bupati Halmahera Timur (Haltim). Kursi orang nomor satu di Haltim yang sudah sebulan kosong, sudah mulai diisi.

Ya, Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) hari ini akan melantik Pjs Bupati Haltim setelah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menetapkan SK penetapan Pjs Bupati Haltim.

Informasi yang diperoleh Harian Halmahera, dari tiga nama yang diusulkan Gubernur sebagai calon Pjs Bupati Haltim, nama Ali Fararuba yang dipilih Mendagri sebagai Pjs Bupati Haltim

Penunjukan Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Otda Malut sebagai Pjs Bupati Haltim memang terbilang mengejutkan. Sebab, Ali bukan nama yang dijagokan AGK untuk menduduki kursi Pjs Bupati Haltim.

Orang nomor satu di Malut itu kabaranya lebih menginginkan kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Malut Buyung Radjiloen untuk menjadi Pjs Bupati Haltim ketimbang Ali dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Malut WA Zaria.

Kabag Otda Setda Malut Taufikurrahman Marasabessy saat dikonfirmasi membenarkan kalau SK Pjs Bupati Haltim sudah  diteken Mendagri M Tito Karnavian

Pemprov lanjut Taifik juga sudah menyiapkan upacara pelantikan yang akan berlangsung hari ini. ”Kami sedang menyiapkan Berita acara serta dokumen administrasi lainnya, disamping itu kami juga  sudah  berkoordinasi dengan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Maluku Utara utk kesiapan gladi resik dan  acara pelantikan, serta dengan kepala Biro Umum dan Perlengkapan utk kesiapan ruangannya,”ungkapnya

Kepala Biro KKP Mulyadi Tutopoho membenarian bahwa yang akan dilantik menjadi Pjs bupati Haltim adalah Ali Fataruba. “Tapi saya belum kantongi SK nya ,” katanya,

Mulyadi pun membenarkan pelantikan akan dilaksanakan hari ini yang dipimpin langsng Gubernur di  Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi. ” Yang hadiri hanya Unsur Forkopimda Provinsi, Forkopimda Halmahera Timur dan perwakilan SKPD terkait lingkup provinsi, dengan menggunakan protokol kesehatan,”singkatnya.(lfa/pur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *