Maluku Utara

PUPR Malut Koleksi Utang Rp 110 Miliar

×

PUPR Malut Koleksi Utang Rp 110 Miliar

Sebarkan artikel ini
Santrani Abusama (Foto :net)

HARIANHALMAHERA.COM–Berapa besar tunggakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) ke pihak ketiga yang belum dibayar? Memang belum diketahui nilainya. Namun, utang itu ditaksir mencapai ratusan miliar.

Bagaimana tidak? Lihat saja kegiatan fisik di Dinas PUPR Malut yang  masuk dalam daftar tunggakan saja sudah mencapai Rp 110 miliar. Utang ini bukan hanya kegiatan fisik di 2020, tetap juga sudah include kegiatan di 2019.
“Utang yang belum terbayar ini merupakan bawaan  2019 ke 2020 dan 2020 ke 2021,” ungkap Kepala Dinas (Kadis) PUPR Malut, Santrani Abusama.

Bahkan, mantan Kadisperkim Malut itu menyebut anka Rp 110 merupakan utang paling terbesar PUPR, bahkan terbesar di seluruh SKPD di Malut. Dia menargetkan, tahun ini seluruh tunggakan tersebut sudah harus dilunasi sehingga tidak lagi menjadi beban utang di 2022.

“Kita sudah bahas dengan komisi III soal utang dan kita sudah serahkan datanya ke keuangan untuk di rekor utang,” katanya saat ditemui Grand Majang Hotel Sabtu (20/2).

Disentil pekerjaan 2020 yang belum memasukan permintaan per 31 Desember hingga belum bisa terbayar di tahun ini, dia menegaskan, dalam logika berpemerintahan, tidak ada yang tidak seharusnya dibayar.

“Kalau sampai 31 Desember ada kegiatan yang belum terbayar saat itu, maka disuru rekom untuk memastikan bahwa utang ini secara hukum itu benar. Caranya bagaimana? minta audit. Nah, kita sudah audit baru di bawah ke tahun 2021,” uraonya.

Namun yang bikin Santrani kesal, ada wacana pengelompokan utang yang masuk dalam kelompok prioitas dibayar dan yang tidak. “Jangan seperti itu. Karena kegiatan semua proritas. Kasihan juga orang sudah kerja, sebagai pejabat tentunya kita tidak bisa beralibi bahwa  ada yang proritas dan ada yang tidak,” sesalnya.

Santrani sudah mengajukan permintaan ke BPKAD sehingga dijanjikan tahun 2021 akan dibayar bawaan utang di 2019 pekerjaan 2020 sudah dijanjikan dibayar semua.

Diakui pembangunan lanjutan masjid raya Sofifi yang pekerjaan sudah di atas 20 persen itu belum ada uang muka termasuk jalan 40 Sofifi dan kawasan pendistrian. “Saya berharap di Minggu muka sudah mulai ada pembayaran supaya bisa menggenjot untuk mencapai progres yang bagus,” pintanya.(lfa/pur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *