HARIANHALMAHERA.COM–Ada yang aneh dari penjelasan Depot Pertamina Halut dan penjelasan pihak SPBU. Harusnya kedua pihak ini memberikan penjelasan yang sama terkait sulitnya masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis pertalite, pekan lalu. Hal itu terungkap dalam rapat yang dipimpin Asisten III bidang Perekonomian dan Pembangunan Yudhiahart Noya, kemarin.
Pemkab Halut mempertanyakan alasan sulitnya warga mendapatkan BBM, sehingga tercipta antrean panjang di semua SPBU yang ada di Halut. “Kami mengundang kedua pihak (Pertamina dan SPBU) ini hanya memastikan apakah memang benar sekarang ini ada kelangkaan BBM atau tidak. Jika terjadi kelangkaan maka kendalanya ada di mana. Karena kelangkaan BBM ini Pemkab yang akan menjadi sasaran, dianggap tidak memperhatikan,” kata Noya.
Kepala Depot Pertamina Tobelo Hakim, mengatakan pihak Pertamina beberapa bulan terakhir ini menyalurkan BBM berdasarkan permintaan yang ada untuk mengakomodir semua SPBU. “Untuk ketersediaan stok BBM sampai dengan saat ini masih ada untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui SPBU,” katanya.
Soal kelangkaan, Hakim justru meminta pemkab menindak penyelewengan BBM yang terjadi. Alasannya Pertamina tidak mengawasi jalannya penyaluran BBM di tiap-tiap SPBU sampai teknik penjualan kepada masyarakat. “Jika ini terjadi (kelangkaan, red) maka SPBU yang harus bertanggung jawab,” terangnya.
Terkait pembelian lewat jerigen, Hakim menyebut seharusnya tidak dilayani, kecuali diberikan ke nelayan dan kepentingan umum yang diperlukan untuk melancarkan aktivitas. “Jika hanya menjual di depot-depot (pengecer) sudah harus dibatasi. SPBU harus melihat jika memberikan BBM karena kebanyakan orang yang membeli BBM hanya memenuhi kepentingan pribadi,” jelasnya.
Lain lagi penjelasan Wakil Direktur SPBU Wosia Widiyadi. Dia mengatakan berdasarkan data realisasi penerimaan dan penjualan untuk stok BBM jenis pertalite kisaran 23 sampai 25 ton per hari. Tetapi mengalami perubahan untuk dialihkan ke Pertamax, sehingga jumlah BBM jenis pertalite dan pertamax 10 ton tiap jenis per hari. “Penurunan penyaluran BBM pertalite ini yang pada akhirnya stok BBM kosong,” ujarnya.
Soal pembelian dengan jerigen, Widiyadi dengan tegas menyebut SPBU Wosia belum melayani. Meski secara aturan diperbolehkan oleh pihak Pertamina karena BBM non subsidi. “Dengan adanya kelangkaan dan instruksi dari pihak Pertamina untuk tidak melayani pembeli yang menggunakan jerigen, maka SPBU mengikuti aturan. Hanya dilayani untuk kepentingan umum dan kios,” katanya.
“Kami tegaskan lagi bahwa jika ada kios yang jual minyak, itu dikarenakan pembelian yang dilakukan menggunakan kendaraan dengan tangki yang sudah didesain, sehingga antrian ini tidak ada habis-habisnya,” sambungnya.
Penjelasan Pertamina dan SPBU ini, kembali mengundang tanya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muhlan Ando mengaku bingung terkait dengan kelangkaan BBM. “Soal stok tidak ada masalah karena stok dari pihak Pertamina sebut masih ada sampai sekarang ini, tetapi kenapa ada masalah yang terjadi,” tanyanya.
Justru, kata Muhlan, dia melihat kelangkaan terjadi karena ada perubahan kuota bensin pertalite dan pertamax. Dia juga khawatir ada celah yang terjadi yang disebabkan adanya penimbunan BBM atau ada mafia, tetapi dibiarkan.
Soal perizinan, Muhlan menyebut pemerintah akan mengaturnya. Penjualan BBM di luar SPBU harus memiliki izin. “Jika ada yang beli untuk kebutuhan umum harus ada rekomendasi dari pihak terkait. Kelangkaan terjadi dikarenakan penimbunan karena di luar pengawasan, sehingga kami minta kerja sama dari pihak SPBU untuk menyikapi permasalahan ini,” pintanya.
Asisten III Pemkab Halut Yudhiahart Noya kembali berharap tidak ada lagi kelangkaan BBM seperti yang terjadi pekan lalu. Apalagi menjelang Natal. “Kita harus cari solusi bersama, agar tidak ada lagi kelangkaan BBM,” pungkasnya.(cw/fir)
