HARIANHALMAHERA.COM–Setelah sempat mereda pada Selasa (11/1), guncangan gempa yang terjadi di darat kembali terjadi di Halmahera Utara (Halut) pada Rabu malam ini (12/1) Januari 2022.
Guncangannya dirasakan terkuat hingga skala III MMI atau diibaratkan dengan getaran yang terasa di dalam rumah saat truk sedang melintas.
Gempa pada Rabu malam dicatat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terjadi pada pukul 22.46 dan 22.57 WIT atau menjelang tengah malam.
Kekuatannya 2,7 dan 3,1 Magnitudo dengan kedalaman 6 dan 3 kilometer. Pusat gempa di permukaan berada 29-30 kilometer barat daya Tobelo.
Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengungkapkan bahwa yang terjadi di Halut adalah aktivitas gempa swarm. Gempa lemah dengan frekuensi yang tinggi di lokasi yang sama itu telah tercatat terjadi sejak Sabtu lalu dan terhitung dengan yang terjadi malam ini, baru enam yang sampai dirasakan di permukaan.
“Swarm Halmahera Utara hingga 12 Januari 2022 pukul 12.00 WIT BMKG mencatat aktivitas 100 kali gempa,” katanya lewat akun media sosial Twitter.
BACA JUGA : BPBD Halut Ajukan Status Tanggap Darurat
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Pemprov Maluku Utara (Malut) siap menggelontorkan anggaran Dana Tak Terduga (DTT) untuk penganagan pasca bencana gempa di Halmahera Utara (Halut).
Namun, anggaran tersebut baru bisa dikucurkan jika Pemkab Halut melalui Bupati sudah menerbitkan SK tentang penetapan status darurat bencana sebagai dasar BPDB untuk mengelontorkan anggaran.
“Jadi SOP seperti itu kalau darurat maka harus dikelaurkan SK tanggap darurat oleh kepala daerah setempat sehingga dalam proses pencairan dana APBD Provinsi atau APBD Halut atau APBN itu bisa terpenuhi kebutuhan,”terang Kepala BPBD Malut Fehbi Alting.
Dia mengatakan, dalam penanganan bencana maupun pascabencana dibutuhkan langka cepat. “Sehingga berbagai jenis bantuan untuk kebutuhan masyarakat terdampak itu bisa dipenuhi seperti air miniral, mie instan, biscuit dan lain –lain,” katanya.
Karena itu, dia pun meminta Bupati segera menerbitkan SK penetapan darurat bencana sehingga langkah penanganan bisa segera diambil, salah satunya perbaikan rumah warga yang rusak. “Kemarin saya sarankan kepada kepala BPBD Halut secepat mungkin Bupati mengeluarkan SK penetapan Darurat di beberapa kecamatan terdampak,”ungkapnya.
Dengan dasar SK Bupati tersebut, dengan ketersediaan dana, maka dengan cepat segera dikoordinasikan dengan Pemprov maupun dengan Pusat. “Kalau DTT ada tinggal dikordinasikan seperti apa penanganan kerusakan sehingga kita tidak salah dalam mengambil langka walaupun ini kondisi darurat,” katanya.
Dikatakan, penyerapan anggaran DTT bukan hanya di BPBD, namun dari dinas lain pun bisa. Tahun inu, pagu DTT sebesar Rp 30 miliar. ”Kami akan mengajukan rancangan akhir rencana strategis (rensra) ke Gubernur atau melalui Sekda berdasarkan kebutuhan pasca pemulihan bencana,” terangnya. (lfa/pur)
