HARIANHALMAHERA.COM–Belum sebulan dilantik oleh Wali Kota Ternate, kinerja Dewan Direksi Perumda Ake Gaale mulai membuat kecewa Dewan Pengawas (Dewas).
Anggota Dewas Perumda Ake Gaale Kota Ternate, Halid Taib mengaku, secara kolektif koligial, Dewas melihat selama ini kebijakan-kebijakan yang diambil Dirut Perumda Ake Gaale, tidak pernah melibatkan Dewas.
“Seharusnya jika Dirut telah melakukan rapat internal bersama Direksi dan suluruh karyawan, maka dari hasil kesepakatan rapat harus segara di sampaikan ke kami. Namun, sejak dilantikan sampai kini kami tidak pernah dapatkan pemberitahuan tersebut,” beber Halid.
Salah satu kebijakan yang tidak pernah dikonsultasikan dewas adalah pemutusan meteran air secara massal bagi pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan, yang akan dimulai Maret 2022 nanti.
“Juga ada kebijakan Dirut yang melakukan roling sejumlah kepala bagian tanpa ada koordinasi juga dengan kami, dan hanya dilakukan oleh Dirut sendiri,” ujarnya.
Dia mengaku, jika model kerja seperti ini maka tak ada transparansi sendiri kepada perusahan. Sehingga apa artinya dewan pengawasan jika kerja-kerja perusahan tak diketahui oleh pengawasan.
“Kami sangat prihatin oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirut, dan bahkan ada cacat menarik oleh kami sebenarnya, jika kebijakan yang di keluarkan pada Maret mendatang sangat menguntungkan oleh masyarakat. Tapi jika ini malah merugi oleh pelanggan, maka akan ada timbul pertanyaan besar,” pungkasnya.(par/pur)
