{"id":14395,"date":"2020-08-25T16:32:26","date_gmt":"2020-08-25T08:32:26","guid":{"rendered":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395"},"modified":"2020-08-25T16:32:26","modified_gmt":"2020-08-25T08:32:26","slug":"insentif-nakes-kontrak-di-halut-diduga-kacau-balau","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395","title":{"rendered":"Insentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau"},"content":{"rendered":"

HARIANHALMAHERA.COM–<\/strong><\/em>Aksi protes sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), terkait dana insentif Covid-19 yang mereka terima, menyisahkan aroma tak sedap dalam skema pencairan.<\/p>\n

\n

Desas \u2013 desus dana insentif Covid-19 menggunakan APBD mencuat, setelah keterangan yang tertera pada mutasi rekening bank dari salah satu Nakes berstatus kontrak, tertulis; TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) Gaji Dinkes.<\/p>\n

\n

Salah seorang karyawan Bank Danamon berinisial AG, kepada Harian Halmahera, menyebut kode itu merupakan bukti pembayaran gaji ASN. \u201cFormatnya yang tertulis itu untuk pembayaran gaji ASN,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Kepala Program dan Perencanaan yang juga sebagai Bendahara RSUD Tobelo, Hely Umadada, enggan berkomentar saat ditanya terkait keterangan TTP Gaji Dinkes tersebut. \u201cAduh,\u201d ucap Hely singkat, lalu mematikan ponselnya.<\/p>\n

\n

Menanggapi hal itu, Kepala Dinkes Halut, Muhammad Tapi \u2013 Tapi memastikan, bahwa insentif Covid-19 untuk Nakes di RSUD Tobelo menggunakan APBN.<\/p>\n

\n

Muhammad sempat bingung saat dijelaskan keterangan yang tertera pada mutasi rekening bank tersebut. \u201cTTP ya ?. Ah, saya tara tahu. Saya belum lihat itu daftar apa,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Namun setelah dikirim potongan scrandshot mutasi rekening bank itu, Muhammad menyebut TTP merupakan insentif bulanan berdasarkan Juknis nomor 392 tahun 2020. \u201dJadi TTP itu, juga disebut insentif,\u201d ucapnya.<\/p>\n

\n

Yang jelas, kembali ditegaskan Muhammad, pembayaran insentif Covid-19 untuk Nakes menggunakan APBN dengan total untuk dua bulan sebesar Rp2 miliar sekian. \u201cDari total itu baru cukup untuk pembayaran di dua bulan,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Dia menjelaskan, data Nakes penerima insentif yang diajukan RSUD ke Dinkes tetap diverifikasi. \u201cDihitung berapa jumlah Nakes yang mau dibayar dari dana yang ada,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Dia mengakui, bahwa masing \u2013 masing Nakes memang menerima secara berbeda \u2013 beda. Tapi dari perbedaan itu, dihitung berdasarkan hari kerja. \u201cJadi pada Juknis KMK (Keputusan Menteri Keuangan) sudah sesuai,\u201d jelasnya.<\/p>\n

\n

Terkait pernyataan Direktur Utama RSUD Tobelo, drg. Irwanto Tandaan, yang menyebut pembayaran berdasarkan jumlah pasien yang ditangani dan dibagi dengan masa kerja dalam 22 hari, dinilai keliru. \u201cAh, tidak begitu. Tapi berdasarkan hari kerja dan itu ditetapkan secara nasional,\u201d tandasnya.<\/p>\n

\n

Penelusuran Harian Halmahera, terdapat salah satu kepala ruangan yang tercatat dalam 22 hari masa kerja, dirinya hanya berkontak dengan satu pasien. Alhasil dana insentif yang dia peroleh sebesar Rp200 ribu.<\/p>\n

\n

Sementara, kepala ruangan lainnya memperoleh dana insentif lebih dari jumlah itu. Kuat dugaan, pihak RSUD Tobelo masih bersandar pada juknis lama, yaitu KMK Nomor HK.01.07\/Menkes\/278\/2020.<\/p>\n

\n

Dalam juknis itu, pembayarannya berdasarkan jumlah pasien yang berkontak yang dibagi dengan masa kerja. Sedangkan pada juknis terbaru KMK Nomor HK.01.07\/Menkes\/392\/2020, hasil revisi sebelumnya, pembayaran berdasarkan masa kerja.<\/p>\n

\n

Muhammad pun ragu dengan fakta yang diterima para kepala ruangan tersebut. \u201cOh, tidak mungkin itu,\u201d tandasnya, sembari menyebut, jika hitungannya begitu, maka kemungkinan ada kesalahan.<\/p>\n

\n

Dijelaskan Muhammad, dalam 22 hari masa kerja, untuk tenaga perawat Rp7 jutaan, dokter Rp10 jutaan, dan dokter spesialis Rp15 jutaan. \u201cItu batas maksimal dalam juknis,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Sedangkan di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas, kata dia, batas maksimalnya sebesar Rp5 jutaan, baik dokter maupun tenaga perawat lainnya. \u201cSemua dibayar berdasarkan hari kerja,\u201d tuturnya.<\/p>\n

\n

Misalnya, kata dia, ketika dalam 22 hari kerja yang bersangkutan masuk secara full tanpa libur, maka dibayar sesuai dengan batas maksimal. \u201cKalau misalnya dalam sebulan dia bekerja hanya satu hari, ya dibayar satu hari,\u201d tuturnya.<\/p>\n

\n

Soal perbedaan dari total jumlah dana insentif yang diterima masing \u2013 masing kepala ruangan yang berbeda, sementara secara bersamaan masing \u2013 masing bekerja non shif, disebut Muhammad, kemungkinan ada kesalahan. \u201cKarena RSU yang hitung, bukan Dinkes,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Lantas bagaimana jika anggaran tersebut sudah terlanjur dicairkan?. \u201cDorang (mereka \u2013 RSUD Tobelo) tara lapor ke torang (kami \u2013 Dinkes),\u201d ucapnya. \u201cKemungkinan pihak rumah sakit salah hitung,\u201d tambahnya.<\/p>\n

\n

Dia juga sempat menyoroti aksi yang dilakukan tenaga medis RSUD Tobelo beberapa waktu lalu. Menurut dia, ada kesalahan dari pihak RSUD dalam menjelaskan soal skema realisasi dana insentif Covid-19.<\/p>\n

\n

\u201cHarusnya mereka panggil dan menjelaskan, hitungannya itu bagaimana. Supaya tenaga medis itu puas. Biar dapat Rp100 ribu kalau penjelasannya sesuai, mereka puas. Karena hitungannya benar. Nah, kalau hitung salah, bagaimana,\u201d jelasnya.<\/p>\n

\n

Disimpulkan Muhammad, dasar hitungannya mengacu pada jadwal kerja, yang drafnya ditandatangani oleh bagian medik atau dalam hal ini, kepala ruangan pada setiap bidang di RSU.<\/p>\n

\n

\u201cMereka yang atur jadwal. Jadi berdasarkan jadwal itu, dihitung dan dikalikan dalam sehari Rp600 ribu sekian, lalu dikali hari kerja dalam sebulan. Kalau misalnya 10 hari, ya berapa. Gampang itu,\u201d tuturnya.<\/p>\n

\n

Pasca aksi protes sejumlah tenaga medis, Dinkes belum melakukan evaluasi ke pihak RSUD Tobelo. \u201cMereka belum sampaikan ke kami. Karena RSU kan OPD sendiri. Kami juga tidak bisa intervensi,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Dikonfirmasi terakhir, Senin (25\/8), Muhammad mengatakan penggunaan nomenklatur TTP ASN pada pencairan insentif Nakes tenaga kontrak tidak jadi persoalan. \u201cKarena sistem transferan itu lewat rekening daerah. Kami di dinas hanya numpang lewat saja,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

\n

Juru Bicara Satuan Gugus Tugas (Satgus) Covid-19 Halut, Deky Tawaris, mengatakan pembayaran insentif mengacu pada Permenkes dan Permenkeu. \u201cAda rumus yang menentukan,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Menurut Deky, dana insentif untuk Maret hanya dihitung 10 hari kerja. Sebab di Maret angka pasien terkonfirmasi Covid-19 belum signifikan. \u201cNanti di atas tanggal 20 Maret baru angka pasiennya membludak. Tapi di bulan April sudah terbayar normal,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Dia menjelaskan, terkait penanganan pasien, bukan berarti pada juknis sebelumnya dan terbaru menganulir tentang hubungan kontak antara Nakes dan pasien yang dirawat. \u201cFrekuensi itu juga yang menjadi variabel dalam menghitung,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Bagi Deky, tidak mungkin seorang Nakes yang hanya duduk diam, lalu jumlah insentif yang diterima sama dengan Nakes lainnya. \u201cItu beda. Jadi mereka yang merawat pasien itu, dikalikan dengan 22 hari. Rumusnya seperti itu,\u201d tuturnya.<\/p>\n

\n

Soal salah satu Nakes yang diberhentikan jabatannya sebagai kepala ruangan pada salah satu bidang di RSUD Tobelo, disebut Deky, karena yang bersangkutan bertanggungjawab atas perhitungan masa kerja para Nakes.<\/p>\n

\n

\u201cJadi mekanismenya, dia buat data terkait orang \u2013 orang yang bekerja. Data itu kemudian diusulkan ke Dinkes, lalu dibayar ke masing \u2013 masing rekening penerima. Asumsinya, jika data itu salah, maka pembayarannya juga akan salah,\u201d tuturnya.<\/p>\n

\n

Deky pun tak menampik jika yang bertugas melakukan pendataan adalah kepala ruangan, berpotensi terjadi manipulasi data penerima. \u201cJadi sistem dan mekanisme itu perlu diperbaharui,\u201d tuturnya.<\/p>\n

\n

Karena, kata Deky, mekanisme terbaru belum jalan. \u201cYa maklumlah, baru pertama kali kan. Belum lagi semua (Nakes) mengambarkan besaran yang harus mereka terima,\u201d ucapnya.<\/p>\n

\n

Terkait keterangan pada mutasi rekening bank yang tertulis TTP Gaji Dinkes, Deky mengaku akan mengkonfirmasi ke Dinkes agar tidak menimbulkan kontroversial.<\/p>\n

\n

“Karena memang itu akan memunculkan multitafsir. Tapi apakah itu insentif maupaun TTP, prinsip dasarnya sama,\u201d ucapnya.<\/p>\n

\n

Kendati demikian, kata Deky, nomenklatur TTP dan insentif lewat domain daerah perlu diatur. Sebab di daerah ada tambahan penghasilan.\u00a0“Jadi memang harus diatur agar tidak overlap (tumpang tindih), apakah dari APBD atau APBN,\u201d tuturnya.<\/p>\n

\n

Lalu bagaimana dari perspektif ilmu administrasi terkait pembayaran insentif yang tertulis TTP Gaji Dinkes, untuk tenaga kontrak tersebut ?.<\/p>\n

\n

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Syahroni A. Hirto, mengatakan dalam nomenklatur keuangan, TTP Gaji Dinkes diperuntukan untuk ASN.<\/p>\n

\n

\u201cSedangkan pada Perpu Covid-19 dikeluarkan untuk kinerjanya, bukan disebutkan TTP. Namun tidak juga disebut honorarium. Tapi anggaran kinerja,\u201d jelas Syahroni kepada Harian Halmahera, Minggu (23\/8).<\/p>\n

\n

Karena ASN tidak ada lagi honorarium kinerja, maka dari itu, TTP tidak bisa disebut nomenklaturnya TTP atau honor kegiatan. \u201cDari Permenkes itu tidak bisa,\u201d tandasnya.<\/p>\n

\n

Menurut dia, jika nomenklaturnya demikian, berarti itu hanya untuk pelaporan. Sebab TTP hanya diperuntukan bagi ASN, tidak untuk tenaga kontrak. Meskipun sumbernya dari APBN maupun APBD, nomenklaturnya tetap sama.<\/p>\n

\n

\u201cKarena kalau dibagi untuk anggaran Covid-19, maka tidak bisa ditulis TTP. Langsung saja ditulis tentang pembayaran kinerja kegiatan Covid-19, entah nanti dia masuk di bidang apa, bidang apa, terserah,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Menurut dia, daerah bisa memainkan presentasinya sesuai kemampuan dan status daerah. Misalnya, daerah bukan zona hitam, dan bantuan nasional sebatas status daerah yang ada, maka itu hanya menjadi evaluasi, pengawasan, mitigasi, atau bukan penanganan.<\/p>\n

\n

Sebelumnya, kata dia, Maluku Utara masuk dalam kategori zona hitam. Di sini, asumsinya ada penanganan yang tidak hanya mitigasi. \u201cNah tinggal daerah mempersentasikan biaya dari beberapa item yang sesuai juknis Covid-19,\u201d tuturnya.<\/p>\n

\n

Dari situ, bukan Dinkes yang membuat pertanggung jawaban secara full, tapi Keuangan Daerah. \u201cKalau misalnya anggaran Covid-19, maka adanya di tim gugus yang ketuanya bupati. Teknis operasionalnya ada pada BPBD dan sekaligus merangkap sebagai keuangan,\u201d jelasnya.<\/p>\n

\n

Kalaupun disebutkan oleh Kadinkes bahwa TTP juga bisa disebutkan sebagai insentif Covid-19, Syahroni mempertanyakan, apa juknisnya.<\/p>\n

\n

\u201cKarena juknis di tim Covid-19 itu polanya disesuaikan dengan Permenkeu dan Perpu, tidak bisa hanya menyebut TTP dengan cara memainkan nomenklatur Covid-19,\u201d terangnya.<\/p>\n

\n

Di peraturan tentang Covid-19, kata dia, skema penganggarannya tidak boleh mengikuti prosedure \u2013 prosedure sebelumnya.<\/p>\n

\n

\u201cTapi mata anggarannya disesuaikan dengan berapa besaran dari kebutuhan daerah, situasi dan status daerah, dan cara main atau pola keuangan daerah,\u201d jelasnya.<\/p>\n

\n

Cara main pola keuangan daerah, menurut dia, jika TTP hanya diberikan kepada ASN sesuai dengan nomenklatur Menkeu, maka TTP tidak bisa diberikan kepada pegawai kontrak maupun honorer yang tergabung dalam tim Covid-19.<\/p>\n

\n

Kalau pun bisa, menurut Syahroni, nomenklaturnya bukan TTP. Dan biaya isentif untuk tenaga kontrak harus sesuai dengan juknis Covid-19.<\/p>\n

\n

\u201cJadi bukan melalui anggaran TTP. Masa mau bayar tenaga kontrak tapi pakai juknis TTP, baru menggunakan APBN untuk insentif Covid-19, itu keliru,\u201d tegasnya.<\/p>\n

\n

Pertanyaannya, lanjut dia, mana juknis daerah terkait tenaga kontrak di masa pandemi ?. \u201cKarena itu nanti menjadi alasan pelaporan. Sebab nomenklatur TTP diatur dalam Permendagri. Sedangkan pembayaran TTP diatur oleh Permenkeu,\u201d jelasnya.<\/p>\n

\n

Terkait pernyataan Kadinkes bahwa TTP juga disebut insentif bulanan, kembali dipertanyakan Syahroni, bahwa juknis apa yang dipakai. \u201cKarena TTP itu untuk ASN, tidak bisa dipakai untuk tenaga kontrak,\u201d tegasnya.<\/p>\n

\n

Sebab menurut dia, TTP untuk ASN diukur tentang peningkatan kinerja. Sedangkan indikator kinerja ASN cukup jelas. \u201dPengangkatan tenaga kontrak bukan atas dasar SK Kemendagri, tapi berdasarkan kebutuhan daerah,\u201d ucapnya.<\/p>\n

\n

Disatu sisi, pada juknis insentif Covid-19 tidak dijelaskan secara spesifik tentang kategori ASN maupun tenaga kontrak. \u201cMereka bisa pakai dasar itu untuk tenaga kontrak, tapi cara hitungannya dipakai dengan tingkat kinerja masing \u2013 masing wilayah dan kebutuhan yang ada,\u201d tuturnya.<\/p>\n

\n

Sebab, bagi dosen Ilmu Administrasi UMMU ini, jangan sampai ketika anggaran penanganan dan mitigasi lebih besar, maka daerah bisa memainkan anggaran Covid-19 untuk membayar honorarium tenaga kesehatannya.<\/p>\n

\n

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halut, Mahmud Lasidji, mengatakan dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007 atas perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, nomenklatur TTP ASN bersandar ke situ.<\/p>\n

\n

\u201cJadi nomenklatur yang diapakai untuk membayar insentif tenaga medis itu menggunakan perubahan Permendagri nomor 13 itu. Tapi tidak ada masalah soal itu. Karena intinya dibayar ke siapa. Jadi peruntukannya harus jelas,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Apakah itu ASN maupun non ASN dalam hal ini Pegawai Tidak Tetap (PTT). \u201cKarena kalau dari bahasa ASN, PNS, oke. Ada PNS ada ASN,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Walaupun dana transferan dari pusat berlapis, menurut Mahmud, tetap menggunakan satu nomenklatur, yakni TTP untuk ASN. \u201cIntinya pembayaran kepada yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menangani Covid,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Kendati demikian, diakui Mahmud bahwa penggunaan nomenklatur TTP ASN terhadap tenaga kontrak tersebut, lantaran daerah tidak memiliki juknis soal pembayaran insentif untuk tenaga kontrak. \u201cIya, tidak ada,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Sehingga, kata dia, BPKAD menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini perubahan Permendagri Nomor 13. \u201cDan untuk penetapan, pada intinya dibayar ke siapa terkait tugas dan fungsinya dalam penanganan Covid-19. Yang jelas ada SK Bupati terkait siapa yang bertugas dalam itu,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Bahkan, Mahmud menegaskan bahwa penggunaan nomenklatur TTP ASN untuk pembayaran insentif terhadap tenaga kontrak tidak terkesan rancu. \u201cTidak, tidak. Karena PTT itu juga ASN,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Sementara, dalam juknis terbaru KMK Nomor HK.01.07\/Menkes\/392\/2020, hasil revisi sebelumnya tidak menjelaskan soal penggunaan skema TTP. Menanggapi hal itu, Mahmud katakan, skema itu yang dituangkan dalam SK Bupati.<\/p>\n

\n

Namun kembali disebut Mahmud, juknis untuk tenaga kontrak ada pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). \u201cIya, seharusnya ada,\u201d kata Mahmud, sembari menegaskan persoalan pembayaran isentif Nakes menggunakan skema TTP ASN untuk tenaga kontrak tidak masalah. \u201cYang penting ada SK Bupati,\u201d tandasnya.<\/p>\n

\n

Soal desas \u2013 desus yang menyebut dana insentif menggunakan APBD, Mahmud menjelaskan, bahwa mekansme penyalurannya lewat APBD. \u201cTapi dananya dari pusat. Tapi mekanismenya kan diserahkan ke daerah untuk menganggarkan itu, maka masuk dalam APBD,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Total dana insentif yang bersumber dari APBN untuk insentif Nakes di Halut, kata sebesar Rp2 miliar lebih. Sedangkan realisasinya Rp1,9 miliar. \u201cJadi masih ada sisanya, dan sampai sekarang juga belum diminta. Nanti dari Dinkes yang ajukan lagi,\u201d katanya.<\/p>\n

\n

Terkait skema pencarian insentif Nakes di RSUD Tobelo, yang diduga menggunakan juknis lama lantaran penerima masih berdasarkan jumlah kontak per-pasien, dikatakan Mahmud,\u00a0 harusnya ada koordinasi antara Dinkes dan RSUD. \u201cMakanya terjadi bolak-balik, bolak-balik,\u201d tuturnya.<\/p>\n

\n

Terkait hal itu, Akademisi UMMU, Syahroni A. Hirto, menyebut tenaga kontrak dengan desian daerah yang ada saat ini justru masih jauh dengan konsep pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). \u201cNanti baca saja UU ASN tentang P3K,\u201d tandasnya.\u00a0(Kho)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

HARIANHALMAHERA.COM–Aksi protes sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Tobelo,…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":8402,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[1254,4281,690],"newstopic":[],"class_list":["post-14395","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-halut","tag-dinkes-halut","tag-nakes-kontrak","tag-rsud-tobelo"],"yoast_head":"\nInsentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau | Harian Halmahera<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Insentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau | Harian Halmahera\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"HARIANHALMAHERA.COM–Aksi protes sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Tobelo,...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Harian Halmahera\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/hhredaksi\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-08-25T08:32:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/harianhalmahera.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/rumah-sakit-tobelo.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"255\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redaksi 02\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@harh4lmahera\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@harh4lmahera\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redaksi 02\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"10 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395\"},\"author\":{\"name\":\"Redaksi 02\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/3bcc38dae0fa294986d3b081d90af2bd\"},\"headline\":\"Insentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau\",\"datePublished\":\"2020-08-25T08:32:26+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395\"},\"wordCount\":2037,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2020\\\/02\\\/rumah-sakit-tobelo.jpg\",\"keywords\":[\"Dinkes Halut\",\"Nakes Kontrak\",\"RSUD Tobelo\"],\"articleSection\":[\"Halut\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395\",\"url\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395\",\"name\":\"Insentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau | Harian Halmahera\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2020\\\/02\\\/rumah-sakit-tobelo.jpg\",\"datePublished\":\"2020-08-25T08:32:26+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2020\\\/02\\\/rumah-sakit-tobelo.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2020\\\/02\\\/rumah-sakit-tobelo.jpg\",\"width\":500,\"height\":255,\"caption\":\"ILUSTRASI Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. (foto: i-malut.com)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?p=14395#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Insentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/\",\"name\":\"Harian Halmahera\",\"description\":\"Terdepan dan Terbesar di Halmahera\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/#organization\",\"name\":\"PT Halmahera Cemerlang Press\",\"url\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/02\\\/cropped-halmahera.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/02\\\/cropped-halmahera.png\",\"width\":480,\"height\":81,\"caption\":\"PT Halmahera Cemerlang Press\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/hhredaksi\\\/\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/harh4lmahera\",\"https:\\\/\\\/www.instagram.com\\\/harianhalmahera\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/3bcc38dae0fa294986d3b081d90af2bd\",\"name\":\"Redaksi 02\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/5724db8b3d5b65325fdcb6e9aafd212420c2949f0356fa32675e23d927298240?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/5724db8b3d5b65325fdcb6e9aafd212420c2949f0356fa32675e23d927298240?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/5724db8b3d5b65325fdcb6e9aafd212420c2949f0356fa32675e23d927298240?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Redaksi 02\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/harianhalmahera.com\\\/?author=4\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Insentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau | Harian Halmahera","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Insentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau | Harian Halmahera","og_description":"HARIANHALMAHERA.COM–Aksi protes sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Tobelo,...","og_url":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395","og_site_name":"Harian Halmahera","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/hhredaksi\/","article_published_time":"2020-08-25T08:32:26+00:00","og_image":[{"width":500,"height":255,"url":"https:\/\/harianhalmahera.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/rumah-sakit-tobelo.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Redaksi 02","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@harh4lmahera","twitter_site":"@harh4lmahera","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Redaksi 02","Estimasi waktu membaca":"10 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395"},"author":{"name":"Redaksi 02","@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/#\/schema\/person\/3bcc38dae0fa294986d3b081d90af2bd"},"headline":"Insentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau","datePublished":"2020-08-25T08:32:26+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395"},"wordCount":2037,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/harianhalmahera.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/rumah-sakit-tobelo.jpg","keywords":["Dinkes Halut","Nakes Kontrak","RSUD Tobelo"],"articleSection":["Halut"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395","url":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395","name":"Insentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau | Harian Halmahera","isPartOf":{"@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/harianhalmahera.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/rumah-sakit-tobelo.jpg","datePublished":"2020-08-25T08:32:26+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395#primaryimage","url":"https:\/\/harianhalmahera.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/rumah-sakit-tobelo.jpg","contentUrl":"https:\/\/harianhalmahera.com\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/rumah-sakit-tobelo.jpg","width":500,"height":255,"caption":"ILUSTRASI Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. (foto: i-malut.com)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?p=14395#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/harianhalmahera.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Insentif Nakes Kontrak di Halut Diduga Kacau Balau"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/#website","url":"https:\/\/harianhalmahera.com\/","name":"Harian Halmahera","description":"Terdepan dan Terbesar di Halmahera","publisher":{"@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/#organization","name":"PT Halmahera Cemerlang Press","url":"https:\/\/harianhalmahera.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/harianhalmahera.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/cropped-halmahera.png","contentUrl":"https:\/\/harianhalmahera.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/cropped-halmahera.png","width":480,"height":81,"caption":"PT Halmahera Cemerlang Press"},"image":{"@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/hhredaksi\/","https:\/\/x.com\/harh4lmahera","https:\/\/www.instagram.com\/harianhalmahera\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/harianhalmahera.com\/#\/schema\/person\/3bcc38dae0fa294986d3b081d90af2bd","name":"Redaksi 02","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5724db8b3d5b65325fdcb6e9aafd212420c2949f0356fa32675e23d927298240?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5724db8b3d5b65325fdcb6e9aafd212420c2949f0356fa32675e23d927298240?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5724db8b3d5b65325fdcb6e9aafd212420c2949f0356fa32675e23d927298240?s=96&d=mm&r=g","caption":"Redaksi 02"},"sameAs":["https:\/\/harianhalmahera.com"],"url":"https:\/\/harianhalmahera.com\/?author=4"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14395","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=14395"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14395\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14396,"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/14395\/revisions\/14396"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8402"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=14395"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=14395"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=14395"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/harianhalmahera.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fnewstopic&post=14395"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}