Oleh : Dahlan Iskan<\/p>\n
<\/p>\n
Citilink menggugat Sriwijaya ke pengadilan. Soal kerjasama mereka yang kandas.<\/p>\n
Tanggal 19 Oktober nanti akan mulai disidangkan.<\/p>\n
Saya bisa memahami langkah anak usaha Garuda Indonesia\u00a0 itu.<\/p>\n
Juga tidak bisa memahaminya.<\/p>\n
Dengan menggugat, Citilink setidaknya selamat. Secara prosedur.<\/p>\n
“Kami sudah mengambil langkah hukum” –kalimat seperti itu penting bagi perusahaan plat merah.<\/p>\n
“Sudah mengambil langkah hukum” adalah kata pamungkas. Untuk menghadapi pemeriksaan BPK. Atau pemeriksaan-pemeriksaan lainnya.<\/p>\n
Apakah langkah hukum itu yang terbaik bagi perusahaan itu soal lain.<\/p>\n
Orang bisnis biasanya menjauhi langkah hukum. Repotnya bukan main. Hasilnya belum tentu baik. Bisa sama-sama jadi abu.<\/p>\n
Tapi bagi perusahaan seperti Citilink hasil bukan yang terpenting. Prosedur lebih penting.<\/p>\n
Itulah bagian yang saya bisa memahami.<\/p>\n
Dan itulah bagian yang sangat saya benci.<\/p>\n
Juga dibenci oleh semua enterpreneur.<\/p>\n
Tapi bagi eksekutif perusahaan seperti Citilink keselamatan diri mereka lebih penting dari keselamatan perusahaan.<\/p>\n
Misalkan hasil di pengadilan itu nanti Citilink kalah. Eksekutifnya tetap selamat. Prosedur sudah diambil. Kalah adalah konsekuensi saja dari sebuah prosedur.<\/p>\n
Bahwa akibat kekalahan itu Citilink –secara perusahaan– harus rugi itu soal lain. Toh ketika kerugian itu harus dibayar, eksekutifnya sudah tidak duduk di sana lagi. Tidak ikut merasakan kerugian itu.<\/p>\n
Di perusahaan swasta beda. Ketika menghadapi hal yang sama para pihak pilih berunding habis-habisan.<\/p>\n
Kalau perlu saling mengalah.<\/p>\n
Kecuali yang terjadi di Surabaya. Antara dua pengusaha besar Tionghoa. Yang sampai hati memasukkan partnernya ke tahanan.<\/p>\n
Tapi Citilink akhirnya juga mencabut gugatan. Meski itu lebih atas perintah induk perusahaannya: Garuda Indonesia. Dan Garuda atas arahan atasannya lagi.<\/p>\n
Manajemen Citilink lebih selamat lagi. Ketika menggugat ia selamat. Ketika mencabut gugatan ia juga selamat.<\/p>\n
Dalam urusan ini Citilink kelihatannya memang hanya pelaksana. Kerjasamanya dengan Sriwijaya pun tampaknya bukan inisiatif Citilink.<\/p>\n
Awalnya kan sangat jelas: Sriwijaya punya utang ke anak perusahaan Garuda: GMF. Utang dagang biasa: Sriwijaya memperbaiki semua pesawatnya di GMF.<\/p>\n
Biaya pemeliharaan itu ada yang belum dibayar. Termasuk juga biaya perawatan pesawat milik NAM Air –anak usaha Sriwijaya.<\/p>\n
Kian lama tunggakan itu kian besar. Terakhir, konon mencapai Rp 1,6 triliun.<\/p>\n
Tagihan besar seperti itu bikin serba salah. Terutama bagi manajemen GMF.<\/p>\n
Apalagi kalau Sriwijaya-nya punya banyak koneksi. Yang bisa menekan GMF.<\/p>\n
Pilihan GMF serba sulit: tidak mau lagi memperbaiki pesawat Sriwijaya?<\/p>\n
Tagihannya tidak akan dibayar. Dengan alasan: penghasilannya berkurang. Gara-gara pesawatnya tidak bisa terbang.<\/p>\n
Peraturan di penerbangan sangat ketat. Pesawat yang mestinya diperbaiki tidak boleh dioperasikan.<\/p>\n
Kalau GMF terus memperbaiki?<\/p>\n
Tagihannya kian besar. Hasil operasi belum tentu untuk membayar biaya pemeliharaan. Bisa-bisa untuk membayar utang yang lain.<\/p>\n
Ada ‘hukum’ di bidang bisnis itu begini: siapa yang lebih keras menagih ialah yang dibayar lebih dulu.<\/p>\n
Perusahaan BUMN biasanya paling kurang keras melakukan penagihan.<\/p>\n
Kadang juru tagihnya malas. Atau kurang terampil. Kadang ada yang terutang budi –atau utang lainnya. Kadang justru dilarang menagih keras-keras.<\/p>\n
Di swasta, tagihan adalah urusan hidup mati.<\/p>\n
Itu yang juga selalu saya ajarkan. Termasuk kepada pebisnis pemula. Yang biasanya sangat lemah dalam urusan keberanian menagih.<\/p>\n
Akhirnya tagihan kian besar. Kian takut pula menagih. Takut kehilangan pelanggan. Juga takut yang ditagih marah.<\/p>\n
Banyak pemula yang tidak merasa: uang itu adalah uangnya. Yang ada di tangan orang lain. Yang harus diambil.<\/p>\n
Kalau memang segan menagih lebih baik diikhlaskan. Jadi sedekah. Lalu berhentilah berbisnis. Jadilah lembaga sosial.<\/p>\n
Tagihan yang tidak tertagih itu menjadi laba di akhir tahun. Tapi itu laba yang bentuknya hanya angka. Bukan uang.<\/p>\n
Laba itu dikenakan pajak.<\/p>\n
Jadi, kalau tagihannya Rp 1,6 triliun, GMF harus membayar pajak laba 30 persennya.<\/p>\n
Hanya pemula yang tidak sadar itu.<\/p>\n
Tapi GMF bukan pemula.<\/p>\n
Mengapa sampai punya tagihan sebesar itu.<\/p>\n
Mengapa tidak tegas ketika tagihannya baru Rp 40 miliar atau Rp 100 miliar?<\/p>\n
Mengapa pula langkah berikutnya justru kerjasama?<\/p>\n
Tentu saya tahu maksudnya: agar manajemen Sriwijaya bisa diambil alih.<\/p>\n
Motif pengambil alihan itu bisa dua:<\/p>\n
a). Sekedar mengamankan uang.
\nb). Ada keinginan menguasai (mencaplok).<\/p>\n
Kalau motifnya mengamankan uang berarti harus ada keyakinan: bahwa Sriwijaya masih bisa menghasilkan uang yang melebihi biaya operasi.<\/p>\n
Kelebihan itulah yang akan dipakai membayar tagihan. Lama-lama utang itu bisa lunas.<\/p>\n
Kalau motifnya menguasai tentu lain lagi. Tapi untuk apa?<\/p>\n
Yang jelas Sriwijaya setuju kerjasama itu. Manajemen Sriwijaya diserahkan ke\u00a0 Garuda.<\/p>\n
Orang-orang Garuda ditempatkan di Sriwijaya. Bahkan sampai tingkat direktur utama.<\/p>\n
Sampai di sini kelihatannya\u00a0 Sriwijaya sudah pasrah. Mungkin juga ditekan oleh banyak pihak. Yang sama-sama punya tagihan ke Sriwijaya. Yang nilainya juga ratusan miliar.<\/p>\n
Misalnya Pertamina. Konon Sriwijaya punya utang bahan bakar sampai Rp 800 miliar. Padahal Pertamina bukan perusahaan pemula. Meski dirutnya selalu pemula –belakangan ini.<\/p>\n
Ke Angkasa Pura juga punya tagihan besar –sewa bandara. Ke Bank BNI juga punya tagihan besar: kredit bank.<\/p>\n
Mereka tentu senang kalau manajemen Sriwijaya di tangan Garuda. Ada harapan tagihan itu bisa dibayar – -pelan-pelan.<\/p>\n
Garuda pun kelihatan asyik mengelola Sriwijaya. Lewat anak usahanya: Citilink.<\/p>\n
Dalam langkah sehari-harinya kemudian terasa: Sriwijaya sudsh seperti menjadi grup Garuda. Sudah seperti anak perusahaan Garuda.<\/p>\n
Logo Garuda pun sudah dipasang di Sriwijaya. Mungkin untuk meningkatkan kepercayaan. Agar Sriwijaya kian disenangi. Hasilnya kian banyak. Utangnya kian cepat lunas.<\/p>\n
Mulailah ada yang mempersoalkan: KPPU. Pengawas persaingan usaha itu menilai Garuda melanggar. Dianggap melakukan monopoli –menguasai lebih 50 persen pangsa pasar.<\/p>\n
Tentu ada yang mengadukannya. Siapa?<\/p>\n
Di perantauan begini membuat saya tidak segera tahu siapa.<\/p>\n
Garuda beralasan angka itu salah. Sriwijaya bukanlah grupnya.<\/p>\n
KPPU menganggap Sriwijaya sudah grup Garuda. Buktinya, banyak pejabat Garuda yang merangkap menjadi pejabat Sriwijaya.<\/p>\n
Rupanya Garuda lupa memberhentikan orang-orangnya yang ditugaskan ke Sriwijaya. Atau karena asyik tadi. Pun mungkin tidak menyangka terkena aturan itu.<\/p>\n
Yang saya juga tidak tahu adalah ini: mengapa tiba-tiba Dewan Komisaris Sriwijaya memberhentikan direksi yang berasal dari Garuda.<\/p>\n
Mereka adalah Direktur Utama Sriwijaya Air Joseph Adrian Saul, Direktur Human Capital Harkandri M Dahler, dan Direktur Komersial Joseph K Tendean.<\/p>\n
Siapa Dewan Komisaris itu?<\/p>\n
Mereka adalah orang-orangnya pemegang saham. Tentu orangnya Chandra Lie, pemilik Sriwijaya. Tokoh bisnis dari Bangka. Chandra adalah raja timah swasta di sana.<\/p>\n
Kejadian komisaris memecat direksi seperti itu sangat sering terjadi. Terutama di bidang kerjasama dunia usaha.<\/p>\n
Pemilik tidak puas dengan manajemen –yang di tangan orang lain.<\/p>\n
Manajemen juga tidak puas dengan pemilik.<\/p>\n
Penyebab tidak puasnya saya tidak tahu.<\/p>\n
Biasanya soal uang. Soal pembukuan. Juga soal gengsi.<\/p>\n
Konflik pun menjadi terbuka. Meski masih satu arah. Baru ketidakpuasan pihak Garuda yang tersiar. Pemilik Sriwijaya lebih banyak diam –tapi keras.<\/p>\n
Itu yang membuat Citilink menggugat ke pengadilan –25 September lalu.<\/p>\n
Sriwijaya dianggap melanggar perjanjian. Terutama pasal ini: direksi harus ditetapkan dari orang yang diseleksi pihak Garuda.<\/p>\n
Tapi tanggal 6 September lalu tiba-tiba saja komisaris Sriwijaya mengeluarkan surat. Isinya: memberhentikan Direktur Utama dan dua direktur lainnya.<\/p>\n
Lalu mengangkat direktur utama baru. Di luar pengetahuan Garuda.<\/p>\n
Garuda memanggil pemegang saham Sriwijaya. Yang masih sepenuhnya di tangan keluarga Chandra Lie.<\/p>\n
Yang dipanggil tidak mau datang.<\/p>\n
Akibat konflik ini GMF tidak mau lagi memelihara pesawat Sriwijaya. Dari 30 pesawat tinggal 12 yang layak terbang. Itu pun akan berkurang lagi.<\/p>\n
Sriwijaya terancam sanksi pemerintah: tidak boleh terbang.<\/p>\n
Dua direksi Sriwijaya pun mengundurkan diri. Tidak mau ikut bertanggungjawab atas kondisi pesawat yang tidak layak terbang.<\/p>\n
Urusan ini pun berkembang. Dari urusan bisnis ke urusan politik. Seolah pindah menjadi urusan pemerintah.<\/p>\n
Yang disebut terakhir itu pun turun tangan. Alasannya: kalau Sriwijaya sampai berhenti operasi dianggap menambah buruk iklim ekonomi Indonesia.<\/p>\n
Garuda pun memerintahkan Citilink untuk mencabut gugatan.<\/p>\n
GMF juga diperintahkan untuk kembali memelihara pesawat Sriwijaya.<\/p>\n
Sriwijaya-Garuda rujuk kembali.<\/p>\n
Kerjasama diteruskan.<\/p>\n
Tapi banyak yang masih belum jelas.<\/p>\n
Apakah direksi yang dicopot akan dikembalikan?<\/p>\n
Apakah tagihan tidak kian besar?<\/p>\n
Begitu banyak pertanyaan yang masih sulit terjawab.<\/p>\n
Urusan bisnis biasa ini pun menjadi urusan pertanyaan.(dis)<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oleh : Dahlan Iskan Citilink menggugat Sriwijaya…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":5270,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[110],"tags":[113,112,773],"newstopic":[],"class_list":["post-5269","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-catatan-dahlan","tag-catatan-harian","tag-dahlan-iskan","tag-dahlanis"],"yoast_head":"\n