HARIANHALMAHERA.COM–PARA petahana yang maju dalam kontestasi pilkada 2020 mulai memasuki masa cuti di luar tanggungan negara sejak Sabtu (26/9). Selama masa kampanye hingga 71 hari ke depan, posisi tampuk kepemimpinan akan dipegang sementara oleh pelaksana tugas (Plt) dan pejabat sementara (Pjs)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para PJs agar dapat terus melakukan koordinasi dengan kepala daerah definitif yang sedang cuti dalam menjalankan pemerintahan di daerah. “Terutama menyangkut dengan kebijakan-kebijakan,” tegasnya Jumat (25/9).
Dia mengingatkan bahwa PJs tidak seperti kada definitif yang dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis. Tito menekankan agar kebijakan petahana tetap berjalan sebagaimana yang telah diprogramkan.
“Tentunya penjabat sementara tidak bisa membuat kebijakan yang strategis karena 71 hari. Intinya koordinasi kalau ada membuat kebijakan yang penting. Sehingga program-program yang sudah dibuat oleh pejabat yang sedang cuti itu tetap bisa berlanjut dan sepanjang itu positif. Bangun hubungan baik dengan semua pihak,” tuturnya.
Mantan Kapolri ini juga meminta agar jajaran pemda mendukung kerja para PJs dalam menjalankan tugasnya. “Mohon dukungan semua pihak. Bapak gubernur, staf, forkopimda agar para penjabat yang hari ini dilantik dapat bekerja dengan baik, membangun hubungan dengan baik, dalam rangka untuk mencapai apa yang kami sampaikan tadi,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) menegaskan status kelima Pjs yang dilantiknya itu kada adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan ditugaskan untuk menduduki jabatan politik.
Karena itu, mereka harus menunjung tinggi netralitas di Pilkada.
“Mereka pejabat yang harus mengamankan Pilkada tidak boleh berpihak kesana-kesini mereka harus netral dalam menjalankan tugas ASN sebaik – baiknya itu ketegasan saya,” pesan AGK
Di tempat yang sama, Pjs Bupati Halut Irwanto Ali kepada Harian Halmahera usai pengukuhan menegaskan salah satu tugas utama dia selama tiga bulan yakni memastikan netralitas ASN di Pilkada Halut. Selain itu, memastikan pelayanan publik berjalan lancar.
“Menjabat sebagai Kepala daerah menjelang Pilkada itu harus dilihat Netralitas ASN, jangan sampai ASN bermain politik praktis di Halut,” tegas Irwanto Sabtu (26/9).(okz/lfa/pur)
