HARIANHALMAHERA.COM–Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Pemkab Halmahera Barat (Halbar) Totari Baladtjai tidak bisa berkutik ketika ditanya soal tunggakan 7 bulan honor tenaga penyuluh pertanian (PPL) yang tak kunjung dibayar.
Dalam rapat dengar pendapat dengan komisi II DPRD Halbar dan para penyuluh di ruang badan anggaran (banggar) DPRD kemarin, Totari mengakui bahwa anggaran honor untuk honorer PPL itu dipakai untuk mendukung kegiatan pameran yang berlangsung di Jakarta.
Bahkan bukan hanya anggaran honor. Dia juga memakai anggaran Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) untuk kegiatan serupa. Dua mata anggaran ini nilainya mencapai Rp 150 juta.
Dalam RDP itu, dia mengaku baru mengetahui hal itu saat anggaran tersebut dicairkan. Akibat tindakan yang melenceng itu, Totari pun harus putar otak untuk mengganti uang Rp 150 juta untuk membayar honor dan BOP.
“Soal anggaran yang sudah terpakai habis ini akan disiasati. Misalnya perjalanan dinas, ataupun kegiatan bisa dialihkan untuk pembayaran. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir oleh DPRD,” pintanya.
Namun, permintaan Totari itu membuat Ketua Komisi II Nikodemus H David yang memimpin RDP emosi. Dia mempertanyakan realiasi anggaran yang menjadi hutang ini harus akan di ploting melalui kegiatan mana. “Ini harus di perjelas. Kami DPRD yang juga Banggar wajib tahu,” kesal Niko sambil meminta agar pertemuan dipending untuk sementara sambil memberikan waktu kepada Distan guna mencarikan solusi.
Wakil ketua DPRD Riswan Hi Kadam yang juga kordinator komisi II, juga mempertanyakan terkait tunggakan dua bulan honor dan BOP tahun 2018 yang belum terbayar.
Sebab menurut dia ada sua versi. Yang pertama, berdasarkan penjelasan Kadistan bahwa secara keseluruhan honor penyuluh non PNS dan BOP yang diperuntukan bagi penyuluh PNS dan non PNS sudah terbayar.
Sementara berdasarkan keterangan para penyuluh, besaran BOP Rp 250 ribu per bulan ditambah honor sebesar Rp 700 ribu belum mereka terima.
Bahkan untuk mengonfrontori pernytaan Kadistan itu, Riwan pun meminta sebagian penyuluh yang berada di luar ruang rapat untuk masuk memberikan tanggapan.
Hasilnya, hampir sebagian besar penyuluh mengaku belum menerima honor dua bulan ditambah BOP di tahun 2018. “Jadi ini jelas belum terbayar pak Kadis. Secepetanya dicarikan solusi agar dibayar secara keseluruhan,” tegas Riwan.
Kordinator Balai Penyuluh Sahu, David Yunga didamping Kordinator Balai Penyluh Jailolo, Mahmud Kodja megatakan pembayaran BOP biasanya bersamaan dengan honor penyuluh berstatus PNS.
“Jadi jika dibilang sudah terbayar semua tahun 2018 sesuai bukti tanda tangan itu benar. Tapi yang terjadi pembayaran triwulan yang dibayar hanya dua bulan, sisa satu bulan tidak terbayar,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, pun disepakati tunggakan tiga honor dan BOP tahun 2019 bakal dicairkan Maret nanti. Sedangkan tunggalan dua bulan honor dan BOP tahun 2018 bakal di bahas kembali bersama Distan dan para kordinator setiap kecamatan dan tenaga penyuluh guna dicairkan solusi.
Dalam pertemuan itu, komisi II juga meminta agar pembayaran baik honorer maupun BOP setiap penyuluh harus melalui satu pintu. Tidak perlu lagi dititip kepada kordinator ataupun orang yang tidak mampu dipertanggung jawabkan.
“Jadi kedepan harus dievaluasi pak kadis. Anggaran dicairkan langsung kepada yang berhak jangan lagi titip sembarangan. Tenaga penyuluh ini garda terdepan, hak-hak mereka harus diperhatikan,” warning Nikodemus
Sekedar diketahui, jumlah honorer penyuluh secara keseluruhan 68 orang. itu diluar tenaga penyuluh PNS yang berjumlah 73 orang.(tr4/pur)
