HARIANHALMAHERA.COM– Koalisi Pemuda Peduli Halmahera Barat, Rabu (24/9) malam, telah menggelar diskusi publik bertema “Membangun Halmahera Barat, Antara Harapan Pembangunan dan Realitas Korupsi”.
Kegiatan yang berlangsung di Kedai Camar, lokasi Festival Teluk Jailolo (FTJ) itu telah hadirkan tiga narasumber, yaitu wakil ketua I DPRD Halbar, Rustam Fabanyo, Kapolsek Jailolo, Iptu Latita dan Kabag Humas Pemda Halbar Ramli Naser serta dipandu oleh Kres Sapakua.
Dalam pemaparannya, perwakilan Pemda menekankan pentingnya otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan Halbar. Namun, birokrasi yang berbelit dan praktik korupsi disebut menjadi penghambat utama. Pemda juga menegaskan peran mahasiswa dan masyarakat dalam fungsi kontrol agar pembangunan berjalan transparan.
Sementara DPRD menyoroti ketidakadilan alokasi dana dari pemerintah pusat. Menurut Rustam Fabanyo, Halbar masih menjadi daerah penghasil sumber daya alam yang kaya, namun mendapat porsi kecil dalam pembiayaan pembangunan. Ia menegaskan, generasi muda harus tampil sebagai agen perubahan sekaligus pengawas ketat atas jalannya pemerintahan.
Kapolsek Jailolo, Iptu Latita, yang pernah bertugas di Direktorat Reskrimsus Polda Malut, menegaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah kasus rumit yang memerlukan bukti kuat. Ia mengungkapkan, keterlibatan lembaga auditor negara seperti BPKP sangat vital dalam memastikan adanya kerugian negara.
“Proses penanganan kasus korupsi memakan waktu lama, tapi dengan sinergi semua pihak, Halbar bisa dibangun secara bersih dan bebas korupsi,”tegasnya.
Diskusi semakin panas saat peserta mengajukan pertanyaan soal kasus dugaan korupsi dana pembangunan gereja di Kecamatan Ibu Tengah dan Desa Togola. Kritik keras juga muncul terkait lemahnya kinerja aparat dalam menganalisis kasus korupsi di Halbar.
Menanggapi hal itu, DPRD memastikan telah menggelar rapat dengar pendapat dengan panitia terkait kasus dana gereja. Sementara pihak kepolisian menegaskan, kasus tersebut baru bisa diproses lebih jauh jika ditemukan kerugian negara.
Diskusi publik ini menegaskan bahwa pembangunan Halbar tidak bisa dipisahkan dari persoalan korupsi. Koalisi Pemuda Peduli Halbar menilai, keterlibatan eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum harus berorientasi pada transparansi, bukan saling lempar tanggung jawab.
Agenda ini menjadi pengingat keras bahwa di balik jargon pembangunan, korupsi masih menghantui Halbar. Harapan baru hanya bisa lahir jika keberanian rakyat, pemuda, dan mahasiswa bersatu mengawasi kekuasaan.(cal)
