HARIANHALMAHERA.COM–‘KESEHATAN’ pesta demokrasi bukan wacana baru. Setiap penyelenggaraan selalu dinilai ‘sakit’. Tentunya ini bukan dalam pengertian sebenarnya. Melainkan, kompleksnya persoalan yang mengebiri nilai-nilai demokrasi. Sederhananya selalu ada saja kecurangan yang terjadi, meski selama ini sulit dibuktikan. Kini kesehatan dalam arti nyata jadi ancaman. Wabah virus corona menambah beban berat penyelenggara untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada benar-benar ‘sehat’. Tidak hanya sistemnya, tapi juga masyarakatnya.
Kondisi ini ternyata menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pengamat politik dan hukum Halut Selfianus Laritmas. Menurutnya, penyelenggara tidak hanya berhadap dengan tanggung jawab terselenggaranya Pilkada yang demokratis, tapi juga harus memikirkan keselamatan dan kesehatan masyarakat dari ancaman virus yang sudah menginfeksi sekiara 111 ribu masyarakat Indonesia.
“Di masa pandemi ini, mungkin saja muncul kekhawatiran masyarakat untuk datang ke TPS. Ada ketakutan jika ke TPS akan tertular. Ini harus menjadi perhatian serius. Karena disatu sisi, Bawaslu dan KPU mungkin akan tegas sesuai aturan, namun disisi lain, masyarakat juga memiliki kebebasan. Tentunya, kondisi yang dilematis ini akan mempengaruhi partisipasi pemilih nantinya,” kata Selfianus, dalam forum Halmahera Bacirita yang digelar atas kerjasama Harian Halmahera, KPU Halut, dan Bawaslu Halut, Sabtu (1/8).
Wakil Rektor III Universitas Halmahera (Uniera) ini menilai, banyak tantangan yang akan dihadapi penyelenggara ke depan. Covid-19 tidak lagi semata-mata menjadi persoalan kesehatan, tapi akan menjadi bagian dari persoalan politik itu sendiri. “Ini benar-benar harus diantisipasi. Pengawasan harus sangat serius. Salah satunya, isu politik transaksional, politik bansos, dan sebagainya” pintanya.
Diskusi yang berlangsung sekira 3 jam itu, cukup menguras otak untuk mengeluarkan gagasan. Pasalnya, pelaksanaan pilkada di masa darurat kesehatan ini, terbilang yang pertama. Bangsa ini belum memiliki pengalaman. Sebagaimana pernyataan Ketua KPU Halut Muhammad Rizal, pengalaman pertama ini memang berat. Tapi, menjadi motivasi tersendiri bagi KPU.
“Ini menjadi motivasi bagi kami (KPU). Bagaimana menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas di tengah darurat kesehatan. Ini menjadi titipan mendagri kepada kami, bahwa Pilkada di masa pandemi harus dijadikan motovasi, bukan sebaliknya,” kata Rizal.
Diakui, dalam pelaksanaan Pilkada Desember nanti, penerapan protokol kesehatan menjadi wajib. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU no.6 tahun 2020. Semua tahapan harus menggunakan protokol kesehatan.
“Seperti saat ini dalam proses pemutakhiran data. Semua petugas menggunakan APD standar, bahkan sebelumnya sudah melalui rapid test bersamaan dengan penyelenggara. Ini untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Diakui bahwa, tugas ini tidak semata menjadi tanggung jawab KPU. Edukasi kesehatan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak. KPU memberikan jaminan seluruh tahapan menerapkan protokol kesehatan, dan masyarakat juga bisa memberikan jaminan akan mematuhi protokol kesehatan.
“Tentunya dengan tetap menjada mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing,” pintanya.
Terkait dengan pemutahkiran data, rupanya yang dikhawatirkan Selfianus mulai terjadi. Hal itu tersirat dari penuturan Ketua Divisi Program dan Data KPU Halut Ircham Paludu Puni. Menurutnya, dalam melakukan pemutakhiran, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melaporkan ada warga yang menolak untuk di data. “Yang kami heran alasan warga. Mereka tidak ingin di data sebagai pemilih karena mereka tidak meneriman bantuan social (bansos) dari pemerintah,” terang Ircham.
“Kami memahami jika warga menolak karena petugas tidak menggunakan APD, tapi semua prosedur kesehatan sudah kami lakukan. Justru alasannya terkait bansos. Padahal kami mendatangi mereka sebagai pemilih, kami berkewajiban untuk memastikan semua hak masyarakat terpenuhi, salah satunya hak memilih,” terangnya.
Disebutkan pula, dimasa pandemi, KPU memang berupaya untuk menciptakan system yang memudahkan pemilih untuk meyakurkan haknya. Salah satunya pemetaan tempat pemungutan suara (TPS). Mengacu pada PKPU no. 19 tahun 2019 atas perubahan PKPU no. 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data pemilih,
ada beberapa pasal yang ditambahkan soal pemetaan TPS.
“Jika sebelumnya pemetaaan berdasarkan wilayah desa/kelurahan, saat ini KPU berkomitmen dalam pemetaan TPS untuk mempermudah akses masyarakat ke TPS. Artinyas, pemilih dalam satu kartu keluarga harus tercatat dalam satu TPS dan harus paling dekat. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” sebutnya.
Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Halut Rafli Kamaludin menyebut, persoalan ini sebenarnya sudah disampaikan dua kali melalui rapat dengan Komisi I DPRD Halut dan pemerintah daerah. Bawaslu meminta kepada pemerintah, agar bisa melakukan edukasi covid-19 kepada masyarakat di setiap desa. Ini penting, apalagi daerah yang tidak bisa dijangkau dengan internet atau dengan fasilitas lainnya. Sehingga masyarakat juga siap menerima petugas dari KPU maupun Bawaslu.
“Sayangnya, kami belum melihat edukasi covid-19 ini dilakukan secara massif hingga tingkat desa, sehingga terjadi penolakan warga untuk didata sebagai pemilih. Padahal, jika masyarakat tidak terdata, ada ancaman pidana bagi penyelenggara. Karena itu, kami sempat mengusulkan agar KPU menyiapkan form tersendiri, berupa surat pernyataan tidak ingin di data. Itu akan menjadi bukti bahwa KPU sudah bekerja, tapi masyarakat yang tidak ingin di data,” terangnya.
Meski demikian, DR dr Arend L Mapanawang menilai, masyarakat Halut sebenarnya sudah sangat disipling dengan protokol covid. Dia merujuk pada data kasus positif. Untuk kabupaten Halut, jika dilihat dari infeksi pada masyarakat umum, hanya ada 12 kasus. Artinya masyarakat sudah sangat disiplin.
“Angka covid di Halut tinggi, karena ada masukkan dari klaster tambang. Tapi, kalau dilihat dari penyebaran di masyarakat umum, hanya kecil dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara (Malut),” terangnya.
Dia mengusulkan, keberhasilan ini tetap dijaga melalui kontinuitas dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. “Bangga tapi jangan terlena. Penerapan protokol itu masih harus dipertahankan. Apalagi, Halut saat ini sudah terbuka. Tidak ada lagi syarat test rapid bagi pendatang,” ujarnya.
Diskusi yang dipandu Melki Mole, akademisi Uniera ini, memunculkan banyak hal baru. Karena tugas berat mewujudkan partisipasi pemilih di tengah ketakutan masyarakat akan infeksi virus corona.
“SAYA memberikan catatan bagi penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu. Bagi saya tugas berat penyelenggara, bukan memastikan orang terkena covid atau tidak, tapi, bagaimana proses demokratisasi itu berjalan efektif. Saya melihat ada pesimisme dari penyelenggara di tengah pandemi, sebagaimana persoalan yang disampaikan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara KPU dan Bawaslu. Saran saya, penyelenggara harus mampu menggandeng semua komunitas yang ada dimasyarakat untuk turut terlibat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini sangat penting,” usul aktivis sekaligus pewarta Halut, Ahmad R Idin.
Senada diungkap Jenfanher Lahi, pengurus DPP GMNI. Menurutnya, persoalan ini harus benar-benar diantispasi sejak dini. Apalagi selama ini Pilkda Halut sering disebut Pilkada terlama di Maluku Utara (Malut). Tentunya, hal ini jangan terulang lagi. “Termasuk yang perlu diseriusi, yaitu wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Potensi kerawanan Pilkada perlu diantisipasi. Memang Pilkada di masa pandemi ini membuat tugas penyelenggara semakin berat. Karena itu, saling bahu membahu untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas menjadi tanggung jawab semua pihak,” ujarnya.
Demikian pula politisi Abner Nones yang kini menahkodai PSI Halut. Menurutnya, jika isu covid ini dimainkan, maka akan banyak pemilih yang tidak akan datang ke TPS. Ini belum termasuk dengan isu lainnya yang berkembang lewat media sosial. “Sebagai politisi tentunya insting politik dominan. Saya khawatir covid ini akan menjadi isu yang akan dimainkan nantinya. Indikasinya mulai terlihat, seperti penolakan petugas pemutakhiran data. Belum lagi, jika ada yang memainkan isu jangan datang ke TPS karena bahaya infeksi. Bisa saja nantinya akan muncul ‘penyelamat’ dan ini sangat mempengaruhi proses demokrasi. Saya menyarankan, penyelenggaraa, terutama Bawaslu harus bisa mengantisipasi ini. Karena banyak sedikitnya partisipasi pemilih sudah bisa menjadi gambaran siapa yang akan memenangkan Pilkada,” tegasnya.
Sementara, Malik Yunus, paraktisi kesehatan Halut meminta, penyelenggara tidak hanya terfokus pada ikhtiar dan edukasi politik semata, tapi juga iktiar dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. “Karena covid ini nyata. Karena itu, saya sekadar saran, penyelenggara KPU dan Bawasli bersama pemerintah, harus memikirkan adanya tim kesehatan terpadu untuk focus pada persoalan edukasi kesehatan,” sarannya.
Sementara itu, terkait kerawanan, Kasat Intel Polres Halut Iptu. M. Nur Abd. Latif Al Woroi, STK SIK menyatakan, kepolisian siap mendukung penuh demi terselenggaranya Pilkada serentak 2020. Dia pun memberikan masukan, bahwa mengejar partisipasi pemilih penting, tapi yang lebih penting menurutnya, jalannya pelaksanaan Pilkada itu sendiri, yakni aman, nyaman, dan damai.
“Dalam tugas dan tanggung jawab kepolisian demi suksesnya Pilkada, Polres Halut tentunya sudah menyiapkan dukungan personil dalam rangka pengamanan. Kepolisian juga nantinya akan di-back-up TNI. Saat ini, Polres Halut sudah menyiapkan 360 personil yang akan dilibatkan dalam pengamanan,” terangnya.
“TNI seperti kepolisian pada dasarnya siap untuk membantu terselenggaranya Pilkada dengan aman dan damai. TNI dalam pengamanan tentunya juga terus berkoordinasi dengan kepolisian. Karena dalam pengamanan TNI sifatnya hanya mem-back-up kepolisian. Jika diminta untuk pengamanan, maka TNI sangat siap,” sambung Kapten Inf Hadi Talaohu, Pasi Intel Kodim 1508/Tobelo.(dit/fir)
