HARIANHALMAHERA.COM–Peran aparat kecamatan dan desa dalam kesuksesan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), sangat penting. Hal itu dikatakan Presiden Direktur (Presdir) sekaligus pemilik PT NHM H Robert Nitiyudo Wachjo saat rapat evaluasi program PPM), di kantor Sosial Performence (SP), Desa Biang, kemarin.
“Program ini manfaatnya untuk masyarakat lingkar tambang itu sendiri. Jadi, tidak hanya sekadar program terlaksana, tapi harus tepat sasaran, dan manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Sekali lagi saya sangat berharap komitmen dari camat dan kades bisa mengawal program tersebut. Terutama program bedah 1.000 rumah, pastikan yang mendapatkan bantuan adalah mereka yang layak menerima,” kata H Robert.
Dalam rapat evaluasi tersebut, turut dihadiri Plh Bupati Halut Yudhiahart Noya, Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha, Kadis Kominfo Decky Tawaris, serta Camat dan Kades Lingkar tambang, dan serta jajaran SP PT NHM.
Dalam rapat, H Robert turut menanyakan perkembangan program PPM yang selama ini telah berjalan. Salah satunya koperasi. “Saya siap membantu para camat untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa. Saya siap memberikan dana setiap kecamatan Rp 1 miliiar untuk pemberdayaan masyarakat lewat koperasi ini,” jelasnya.
Dengan adanya anggaran tersebut, kata H Robert, dia berharap kepada Camat dan Kades agar mengelola anggran tersebut dengan baik, agar masyarakat jangan lagi terlalu fokus untuk melamar kerja di tempat lain. “NHM melalui Sosial Performence siap membantu masyarakat lingkar tambang,” tegasnya.
Terkait keraguan sejumlah pihak atas celh korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam program yang diberikan kewenangan kepada aparat pemerintah kecamatan dan desa, H Robert mengaku, dirinya sudah mempercayai camat dan kades dapat mengelola anggaran tersebut secara baik. “Saya sudah memberikan kepercayaan. Saya berharap tidak ada korupsi, karena ini demi masyarakat. Bagi saya, yang penting program berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan manfaat dirasakan. Itu saja. Kalau soal korupsi, semoga tidak. Kan banyak juga yang kawal,” ungkapnya
Terkait dengan perekrutan perwakilan SP PT NHM di masing-masing desa dan kecamatan, H Robert meminta manajer SP agar segera memproses sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan. Yakni, perekrutan melalui rekomendasi kecamatan dan desa. “Segera diproses,” tegasnya.
Saat pertemuan, juga dilaporkan beberapa persoalan. Seperti penambangan liar di kawasan penambangan dan pencaplokan tanah yang masih masuk dalam kontrak karya PT NHM. H Robert pun meminta aparat pemerintah kecamatan desa bisa memanggil para warga yang menambang secara liar dan yang mencaplok tanah, agar bisa bertatap muka dengannya. “Minta mereka temui saya. Saya ingin diselesaikan secara kooperatif. Kalau tidak mau, maka akan ditindak sesuai aturan,” terangnya.
“Penambangan liar sangat berbahaya. Ini persoalan serius. Jika terjadi sesuatu, maka yang kena dampaknya bukan penambang itu saja, tapi perusahaan juga kena. Demikian pula soal pencaplokan tanah. Itu kan tanah negara, kami (NHM) berdasarkan kontrak dengan kewajiban membayar pajak setiap tahun. Mereka harus diberi pengertian akan dampak hukumnya. Jika tidak mau, ya dengan sangat terpaksa ditindak sesuai aturan,” tegasnya.(cw/fir)
