HARIANHALMAHERA.COM–Persoalan tunggakan rekening air pelanggan di PDAM Ternate sebesar Rp 2 Miliar, ternyata ikut mengungkap bobroknya kinerja manajemen di BUMD milik Pemkot Ternate itu.
Buruknya manajemen PDAM ini dibawah pimpinan Abdul Ghani Hatari (AGH) ini pun diungkapkan langsung Pj Wali Kota Hasyim Daeng Barang (HDB).
Kepada wartawan di kantor Wali Kota kemarin, Hasyim menuturkan, dalam rapat bersama jajaran direksi PDAM, AGH yang diminta memaparkan kondisi keuangan PDAM, bukanya memberikan penjelasan, justru terkesan menutup-nutupi.
Karena itu, Pemkot pun mengambil langkah meminta BPK perwakilan Malut untuk melakukan audit menyeluruh kepada PDAM. Bahkan, Pemkot sudah resmi menyurat BPK Malut sehingga proses audit akan dimulai hari ini.
“Saya sudah minta kepada Kepala perwakilan BPK untuk segera audit PDAM, karena saya tidak mau pola manajemen yang ada di perusahan itu, masa minta paparkan rencana, visi misi, program kerja, atau paling tidak laporan bulanan, tapi tidak bisa ditampilkan,” tuturnya.
Hasyim mengaku ragu dengan manajemen PDAM saat ini. Sebab, laporan keuangan tidak diperlihatkan. Termasuk soal neraca keuangan PDAM. Sehingga terlihat bahwa manajemen PDAM lemah.
“Dia (Dirut) kan bilang ke saya butuh penyertaan modal. Dan saya bilang ke dia penyertaan modal apa dulu. Kan masukan dulu laporan-laporan. Cuman kan tidak bisa ditunjukan ke saya, lebih rincilah tapi ini tidak ada, gimana mau minta penyertaan modal,” ujarnya.
Dikatakan, jika dalam sebuah perusahan, pihak manajemen tidak bisa melaporkan atau menggambarkan secara umum kondisi perusahaan, maka sepatutnya jajaran manajemen harus dievaluasi. “Masa gambaran umum perusahan seperti berapa jumlah pelanggan, berapa kubik penggunaan air, atau sumber airnya dari mana, tidak bisa dilaporkan,” terangnya.
Kepala Dinas ESDM Malut ini pun memastikan perombakan manajemen akan dilakukan jika hasil audit BPK didapati adanya temuan. “Kalau dari hasil audit tujuan tertentu dari BPKP, kemudian ada temuan-temuan yang lain, pasti kita akan evaluasi. Kalo saya sih unsur pimpinannya aja dulu baru kita evalusi dibawahnya,”ujarnya.
Namun, untuk merombak jajaran direksi di PDAM, tentu tidak mudah. Sebab harus dilakukan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB).
Disinggung soal disharmoinisasi antara AGH dengan bawahannya, bagi Hasyim dalam sebuah organisasi perusahaan, kondisi ini kerap terjadi.
Namun, jika disharmonisasi di tubuh PDAM tidak bisa diselesaikan, maka hal itu membuktikan bahwa pimpinan PDAM tidak mampu mengayomi. “Yang namanya organisasi itu pasti ada dinamikanya,cuman bagaimana untuk merangkul mengayom, tentunya tergantung pemimpin,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, pasca diangkatnya AGH selaku Dirut PDAM Ternate oleh Wali Kota Ternate kala itu Burhan Abdurrahman, muncul gejolak di tubuh PDAM dengan mengundurkan dirinya beberapa pejabat.(tr4/pur)
