Musrenbang Tanpa 23 Legislator, Aspirasi Masyarakat tak Dikawal?

Halut Usulkan Anggaran Rp 1.105 T, Lebih Kecil Dibanding 2021

0
172
SEREMONI: Plh Bupati Halut Yudhiahart Noya saat membuka pelaksanaan Musrenbang Daerah, Jumat (9/4).(foto: faisal/Harian Halmahera)

HARIANHALMAHERA.COM–Penyusunan program daerah tahun depan (2022) sudah mulai dibahas tahun ini. Melalui beberapa tingkatan, mulai musyawarah perencanaan dan pengembangan tingkat desa (musrenbangdes), kemudian musrenbangcam (kecamatan), musrenbangda (daerah kab/kota/provinsi), hingga musrenbang tingkat nasional.

Musrenbang merupakan forum dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Aspirasi masyarakat tentunya diusulkan mulai dari tingkatan paling bawah (musrenbangdes). Selain eksekutif (pemerintah), legislatif juga setelah melakukan penaringan aspirasi melalui reses, selanjutnya mengusulkan dan mengawal aspirasi itu. Tidak hanya itu, kehadiran anggota legislatif juga penting mengawal program benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

Anehnya, dalam pelaksanaan Musrenbangda dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 yang digelar di Green Land Hotel pada Jumat (9/4) pecan kemarin, ternyata hanya dihadiri 2 dari 25 legislator yang kini duduk dalam kelembagaan dewan. Padahal, musrenbangda sangat penting dihadiri untuk memasukan pendapatnya terkait RKPD tahun 2022 mendatang, termasuk mengawal aspirasi masyarakat.

Dua legislator yang hadir hanya Wakil Ketua DPRD Halut Willem M. Manery dan Astro Labada dari Partai Hanura. “Saya hadir dalam kegiatan Musrenbang menindaklanjuti undangan. Selain saya ada pak Astro Labada. Kalau yang tidak hadir, kami tak dapat memaksa,” jelasnya.

Sementara, Panitia Pelaksana Thomas M Maneri ketika ditanyakan terkait undangan peserta, membenarkan bahwa seluruh undangan telah disalurkan termasuk pimpinan OPD, unsur Forkopimda, dan stakeholder, termasuk anggota legislatif. “Iya kita undang keseluhan termasuk seluruh anggota DPRD. Musrenbang penting untuk menyampaikan sesuai aspirasi karena ini merupakan penyusunan untuk dimasukan RPJMD,” terangnya.

Terlepas dari ketidakhadiran para anggota legislatif, Pemkab Halut dalam pelaksanaan Musrenbang dan RKPD kali ini mengangkat tema, “Memperkuat pembangunan Infrastruktur dan SDM dalam mendukung pemulihan ekonomi kesehatan dan ketahanan pangan.”

Untuk usulan anggaran pada tahun 2022 diketahui sebesar Rp 1.105 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari tahun kemari. “Permintaan anggaran yang besar tergantung PAD Halut. Di tahun sebelumnya PAD sangat kecil, sehingga di 2022 permintaan ini sudah dipangkas dengan penyesuaian berdasarkan capaian tahun sebelumnya,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dr Devie Catrint Bitjoli.

Sementara, Thomas M Manery dalam paparannya mengatakan, pelaksanaan Musrenbang ini merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. “RKPD Halut tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026,” Kata Thomas.

Dalam penyusunan RKPD ini, ujar Thomas, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan di antaranya orientasi, penyiapan data dan informasi, serta penyusunan rencana awal RKPD oleh tim penyusun yang dilakasanakan pada Desember 2020 hingga Januari 2021. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan konsultasi publik yang dilaksanakan 24 Februari 2021, pelaksanaan Musrembang Kecamatan 2-9 Maret 2021, selanjutnya forum perangkat daerah dilaksanakan pada 1 April 2021.

“Tujuan penyelenggaraan Musrembang RKPD ini adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas serta bersinergi antara pelaku kepentingan dan juga untuk memperoleh kesamaan tentang proses perencanaan pembangunan tahunan di lingkungan Pemkab Halut,” terangnya.

“Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Musrenbang adalah terjadinya singkronisasi program dan kegiatan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembagunan provinsi dan nasional, pertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan dan menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan,” sambungnya.

Senada, Plh Bupati Halut Yudhiahart Noya dalam sambutannya menyampaikan, penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah tahun 2022 adalah sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun mendatang.

Untuk itu, kata Noya, hal ini merupakan salah satu tahapan proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan dan UU 23 tahun 2012 tentang pemerintahan tidaklanjut dari amanat dan telah diatur secara detail dalam peraturan menteri dalam negeri.

Lanjut Noya, tata cara pembangunan daerah, tentang jangka panjang rancangan pembangunan daerah, dan pembangunan jangka panjang menengah daerah merupakan jangka panjang rancangan daerah dan rencana pemerintah daerah tahapan penyusunan RKPD tahun 2022.

“Diawali dengan musrenbang tingkat kecamatan hingga desa terpencil, dengan pengadaan musrenbang kabupaten untuk menyempurnakan kerja pemerintah. Mengacu pada isu strategis, tentang RJPMD, memperkuat pembagunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia dalam mendukung pemulihan ekonomi dan kesehatan serta ketahanan bencana,” tandasnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi, arah kebijakan Halut tahun 2022 oleh bupati Halut, Rancangan RKPD provinsi Malut tahun 2022 oleh Kepala Bapedda Malut, Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD oleh Ketua DPRD, Perkembangan ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat oleh Kepala BPS Halut.

Ditambahkan Kepala Bappeda dr Devie Catrint Bitjoli, hasil musrenbang ini pihaknya akan mengusulkan ke Pemprov. “Setelah dari hasil musrenbang ini kami akan melanjutkan ke gubernur untuk memeriksa kembali program yang diusulkan,” jelasnya.

Lanjut Devie, kemungkinan besar hasil dari musrenbang ini akan di bahas dalam musrembang provinsi di minggu ketiga bulan ini. Setelah itu Pemprov akan mengusulkan ke pemerintah pusat.(cw/fir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here