HARIANHALMAHERA.COM–Dinamika politik di Kabupaten Halut bisa menjadi contoh yang baik dalam perpolitikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku Utara (Malut). Jika nantinya pelaksanaan Pemilihan Suara Ulangt (PSU) sukses, masyarakat bisa berbangga Halut menjadi barometer demokrasi politik.
Ini bukan klaim, melainkan bukti nyata kesadaran politik masyarakat Halut. Sejak tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di-launching pada September 2019, dilanjutkan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK), semua berlangsung dengan lancar, aman, nyaman, damai, dan penuh semangat kekeluargaan.
Esok akan menjadi momentum penentuan dari seluruh rangkaian tahapan Pilkada Halut 2020. Usaha dan semangat untuk mencari pemimpin terbaik bagi Halut ke depan, jangan sampai dikotori tindakan-tindakan yang bisa mencederai semangat kekeluargaan yang sudah terjalin erat selama ini.
BACA JUGA : FOKUS CEGAH SERANGAN FAJAR
“Saya berharap bahkan meminta kepada kedua pasangan calon, tim pemenangan, dan simpatisan, agar bisa menerima hasil PSU. Kedaulatan di tangan rakyat harus kita junjung tinggi. Berikan kebebasan kepada masyarakat memilih sesuai hati nurani. Siapapun yang terpilih dialah pemimpin Halut yang akan mengemban amanah ratusan ribu warga halut ke depan,” kata Ketua DPRD Halut Julius Dagilaha, usai Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pengutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS), Senin (26/4).
Sebagai wujud dari tanggung jawab itu, Julius menegaskan, Partai Demokrat (PD) ingin memberi contoh yang baik. PD tetap satu visi untuk memenangkan calon bupati yang diusung pada Pilkada 2020, namun di sisi lain memberikan kepercayaan penuh penyelenggara dalam pelaksanaan dan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. “Kami tidak mengintervensi Pilkada Halut, sehingga seluruh kader PD tidak akan turun gunung. Kami berkewajiban menjaga pilkada ini agar melahirkan pemimpin yang baik,” tegas Julius.
Diketahui, Rakor kesiapan PSU yang berlangsung di ruang rapat kantor bupati, dipimpin Pj Bupati Halut dan dihadiri Sekda Halut, Karo OPS Polda Malut, Ketua DPRD Halut, Kapolres Halut, Dandim 1508 Tobelo, Kajari Halut, KPU Halut, Bawaslu, Kesbangpol Halut, dan tim pemenangan kedua paslon.
Karo Ops Polda Malut Kombes Pol Juari mengatakan, kehadiran kepolisian dan TNI semata-mata untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, sehingga pelaksanaan PSU bisa lancar. “Kehadiran personil polisi dan TNI di masing-masing TPS untuk mengawal jalannya PSU. Keamanan yang disigakan di lokasi PSU sebanyak 50 personil. Selain kepolisian dan TNI, kami juga mintakan kedua pasangan calon agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama proses PSU,” ajak Juari.
Sementara, Bawaslu Halut menyebut pihaknya lewat Panwascam sudah mengawal pendistribusian formulir C pemberitahuan. Pengawalan ini dilakukan agar formulir C pemberitahuan ini dibagikan sesuai dengan masyarakat yang mencoblos. “Karena distribusi formulir C menjadi salah satu persoalan pada 9 Desember 2020 lalu, sehingga pengawalan ini diharapkan lagi tidak ada kesalahan dalam proses pendistribusiannya,” kata anggota Bawaslu Ahmad Idris.
Sementara, Pj Bupati Halut Saiffudin Djuba menjelaskan, pemerintah daerah mendukung jalannya PSU, sehingga Halut ke depannya lebih baik. “Dukungan itu berupa penegasan kepada seluruh ASN maupun pejabat yang ada, agar tetap menjaga netralita. Jangan turut terlkibat dalam politik praktis, jangan mempengaruhi orang lain. ASN harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya.(cw/fir)
