Halut

Aksi Solo Hasbula, Kritisi Pemkab yang Terkesan ‘Lupakan’ Desa Mailoa

×

Aksi Solo Hasbula, Kritisi Pemkab yang Terkesan ‘Lupakan’ Desa Mailoa

Sebarkan artikel ini
PEDULI: Hasbula A Damu melakukan aksi solo di depan kantor Pemkab Halut, Kamis (20/5).(foto: istimewa)

HARIANHALMAHERA.COM— Dengan menggenggam mikrofon merah di tangan kanan, Hasbula A Damu, warga Desa Mailoa, Kecamatan Malifut, berdiri gagah di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut, Kamis (20/5). Beberapa kritikan ditulis di atas karton berwarna-warni dijejer rapi di trotoar tempat dia berpijak.

Mengenakan kaos hitam yang dipadukan dengan celana panjang batik dan dilengkapi topi rimba, Hasbula yang hanya memakai sandal, tampak fokus menyampaikan orasi yang menurutnya seakan ‘tidak peduli’ terhadap desanya. Seolah tak takut, dia melakukan demonstrasi seorang diri.

Aksi itu berlangsung sekira satu jam. Dalam orasinya, Hasbula meminta Pemkab Halut, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk segera menyiapkan pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan Kepala Desa (Kades) Mailoa.

“Sampai hari ini untuk Desa Mailoa belum ada pelaksana tugas kades. Padahal jabatan itu sudah kosong hampir satu tahun. Karena kekosongan pelaksana kades, sehingga pemerintahan di desa carut-marut. Ini terkesan sengaja di biarkan oleh pemerintah,” kata Hasbula.

Usai menggelar aksi, Hasbula menjelaskan bahwa kekosongan jabatan kades di Desa Mailoa sejak Kades Rusdan Musa mengundurkan diri dari jabatan ketika masyarakat meminta laporan pertanggungjawaban anggaran pembuatan lampu jalan di Desa Mailoa.

“Pemberhentian Kades Mailoa bukan atas desakan masyarakat akan tetapi murni dari kades itu sendiri. Ini perlu saya klarifikasi. Pengunduran kades  tanpa ada paksaan dan desakan dari masyarakat. Buktinya dia (kades) menandatangani surat pemberhentian di atas meterai yang disaksikan masyarakat Mailoa,” terangnya.

Terkait persoalan kekosongan jabatan di Desa Mailoa, DPMD Halut belum memberikan keterangan resmi. Hanya saja, persoalan Desa Mailoa pada beberapa waktu lalu, sempat dibahas dalam hearing DPRD dengan Inspektorat dan DPMD terkait persoalan dana desa di beberapa desa yang diduga bermasalah.(cw/fir)

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *