BPD Usul 11 Aspirasi Masyarakat, Ini Jawaban PT NHM

0
221
ASPIRASI: Suasana pertemuan BPD se-Kecamatan Kao-Malifut dengan Divisi Kinerja Sosial PT NHM, di kantor Social Performance PT NHM Desa Biang Kecamatan Kao, Kamis (27/5).(foto: BPD/NHM for Harian Halmahera)

HARIANHALMAHERA.COM— Manajemen PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) merespon usulan masyarakat lingkar melalui forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lima kecamatan setempat. Lewat pertemuan pada Kamis (27/5) di kantor Social Performance PT NHM Desa Biang Kecamatan Kao, ada 11 poin aspirasi yang diusulkan.

Ketua forum BPD Kecamatan Kao, Dominggus Isack Bitjara mengatakan bahwa pertemuan tersebut prinsipnya ingin meminta manajemen PT NHM untuk merespon dan terbuka terkait aspirasi masyarakat, terutama soal tidak dilibatkan BPD dalam pelaksanaan program H Robert. Padahal BPD sebagai pangawasan program H Robert.

“Kami memang mendukung program PT NHM untuk kesejahteraan, tetapi prinsipnya kami (BPD) lingkar tambang minta penjelasan agar realisasi program sosial NHM benar-benar sesuai,” katanya.

Diketahui, dari 11 poin usulan, terlihat fokus pada pengelolaan anggaran dari NHM untuk desa, rekrutmen tenaga kerja, hingga hak-hak mahasiswa lingkar tambang.

Menjawab usulan itu, Rustam yang mewakili Divisi Kinerja Sosial (Social Performances/SP) )PT NHM, menuturkan bahwa anggaran NHM Peduli dan H Robert Peduli merupakan angagran langsung dari Presiden Direktur (Presdir) sekaligus pemilik PT NHM H Robert Nitiyudo Wachjo. Kedua program itu berbeda dengan anggaran PPM.

“Jadi pesan pak H Robert ketika program NHM Peduli dan H Robert Peduli jalan, bahwa semua untuk masyarakat kurang mampu, di dalamnya janda, anak yatim piatu. Termasuk bantuan bedah rumah, itu langsung dari Pak H Ribert,” kata Rustam.

Sesuai dengan progress, lanjut Rustam, sebenarnya pak H Robert sedikit kecewa dengan beberapa desa terkait uang untuk bedah rumah di transfer Rp 60 juta langsung ke rekening para kades, namun pelaksanaan lambat.

“Berdasarkan evaluasi di lapangan bahwa uang yang sudah di transfer tidak dipergunakan dengan benar, namun ada juga uangnya belum di transfer namun pembangunannya sudah berjalan,” terangnya.

“Saya bukan pengambil keputusan, namun apapun yang disampaikan oleh saudara-saudara akan kami sampaikan ke pimpinan kami,” sambungnya.

Terkait dana 1 persen, menurut Rustam memang menjadi wilayah tugas divisi SP PT NHM,  sehingga itu akan disampaikan secara rinci kepada masyarakat. “Namun karena masalah yang dibahas ini adalah program dari Presdir, jadi kami sekali lagi akan melaporkan ke pak H Robert terlebih dahulu,” ujarnya.

Terkait bantuan yang diberikan H Robert, kata Rustam, sejak awal sudah disampaikan kepada seluruh kepala desa, silakan bantuan Rp 20 juta diatur kades secara proporsional untuk dibagikan kepada perangkat desa.

“Soal pembagiannya, memang tidak ada petunjuk. Namun diharapkan kepala desa mengatur sebaik mungkin, sehingga tidak ada keributan,” terang Rustam.

Kembali ke persoalan bedah rumah, Rustam menegaskan program tersebut benar-benar orang yang tidak mampu. Dia pun mengaku, BPD akan dilibatkan dalam pengawasan program bedah rumah.

“Jadi tinggal di atur,” singkatnya.

Rustam kembali menjawab aspirasi terkait pengelolaan PPM. Dijelaskan, pada tahun 2020 Kementerian ESDM dalam memberikan izin kepada PT NHM, agar melakukan tanggung jawab sosial tidak lagi dibagi-bagikan berupa uang ke masing-masing desa. Namun melalui pihak ketiga (perusahaan) berupa pengadaan barang dan jasa.

“Kami akui bahwa di tahun 2020 kemarin masih ada yang belum sesuai dengan yang kami harapkan. Setiap desa dalam mengikuti pengadaan harus mengikuti standar harga sesuai dengan peraturan bupati. CV yang ada tidak diambil dari daerah luar, namun dari kecamatan masing-masing, sehingga pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

“Nah untuk realisasi anggaran insentif BPD melalui rekening Kepala Desa karena dalam pengecekan ada BPD yang tidak memiliki rekening namun ke depannya insentif tersebut akan disalurkan ke ketua BPD masing-masing desa,” tandasnya.

Selanjutnya, masalah penambahan karyawan 1 desa 1 orang dan 2 orang per kecamatan, dijelaskan perwakilan NHM ini bahwa rekomendasi langsung H Robert pada Camat dan Kades dengan tujuan agar karyawan dapat bekerja sama pemerintah setempat.

Sedangkan, untuk koperasi, tujuan dibentuk adalah bagaimana setiap kecamatan dapat mensuplai kebutuhan dasar pada PT NHM. Ini juga program Pak Haji sendiri dan akan diberikan modal pinjaman, sehingga ada pengembangan.

Terakhir soal bantuan pendidikan yang masuk dalam program SDM lingkar tambang, disampaikan Rustam bahwa hal ini masih menunggu pertemuan lanjut. Namun konsepnya sudah disiapkan, hanya saja realisasi dan besaran anggaran akan ditentukan secara bersama.

“Soal keinginan pertemuan BPD dengan pimpinan perusahaan, yang jelas ada niat untuk bertemu dengan kades dan BPD. Namun waktunya belum ditentukan. Jadi kita menunggu penyampaian Pak Haji terkait rencana pertemuan lanjutan,” tuturnya.(dit/fir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here