Menanti Program 3,5 Tahun

Akademisi: Reformasi Birokrasi, Tak Mampu Diganti Saja

0
315
Frans Manery dan Muhlis Tapi-tapi (Foto : halmaheraraya)

HARIANHALMAHERA.COM–Kepala daerah hasil keterpilihan dalam Pilkada 2020, hanya diberi waktu 3,5 tahun untuk mengimplementasikan visi dan misinya. Tentunya, program-program terukur lebih diutamakan. Apalagi ini menjadi periodesasi dari Frans Manery yang ke depan, tidak bisa lagi mencalonkan diri.

Dari catatan koran ini, perlu ada pembenahan secara internal dan kedua fokus pada pelayanan publik. Internal dimaksud, yakni reformasi birokrasi. Penempatan aparatur sesuai keahlian, dan paling penting dibutuhkan pejabat yang inovatif dan kreatif.

Mengapa demikian? Jawabannya bisa dilihat dari lima tahun kepemimpinan 2015-2020. Hampir seluruh pejabat eselon II terlihat pasif. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Tidak mampu mengelola potensi daerah.

Lihat saja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, dan wisata, tidak tergarap maksimal. Belum ada produk lokal yang bisa dijadikan unggulan untuk bersaing secara regional maupun nasional. BUMD tidak berperan maksimal. Diujung mata, persoalan penerangan jalan dan persampahan.

Hal ini turut pula disampaikan akademisi Universitas Hein Namotemo (Unhena) Gunawan Hi Abas. Bahkan menurutnya, bupati terpilih harus serius mengevaluasi  para pimpinan OPD yang selama ini kurang efektif menjalankan tanggung jawabnya dalam pelayanan public.

“Perlu ada gebrakan. Kalau tidak mampu, lebih baik diganti saja. Karena dalam organisasi pemerintahan, justru keberadaan pimpinan OPD sangat penting dan harus berperan aktif dalam pelayanan. Bahkan, kalau bisa mempromosikan generasi baru agar lebih mudah dalam penjabaran visi dan misi menjadi program bupati,” jelasnya.

Gunawan mencontohkan, keluhan masyarakat terkait tiket transportasi Tobelo-Sofifi yang naik secara sepihak selama ini, tapi tidak diindahkan OPD yang punya kewenangan. Demikian pula beberapa sektor yang akan menjadi prioritas pembangunan, di antaranya, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta pendapatan asli daerah (PAD).

“Sektor-sektor inilah harus menjadi fokus pekerjaan bupati, Itu semua harus di-review dan disinkronkan dengan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Apa yang akan menjadi capaian, target yang mereka harus capai dalam konteks kampanye mereka. Kesesuaian inilah yang harus diupayakan. Karena sebagai pelayan, jadi harus mengubah mindset dan paradigma itu,” tegasnya.

Dia kembali menekankan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Bupati dan Wabup terpilih. Bukan hanya persoalan transportasi, tetapi persoalan pembangunan di Halut yang membutuhkan perhatian serius. Karena ini sangat penting untuk kepentingan masyarakat.

“Semoga saja dengan terpilihnya kembali ada kontinuitas program, sehingga program-program yang belum diselesaikan pada periode pertama, bisa diselesaikan di periode kedua,” harapnya.(cw/fir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here