HARIANHALMAHERA.COM–Keputusan Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) mengangkat kembali Adnan Marhaban sebagai direktur PT Kie Raha Mandiri (KRM) ternyata tidak mampu membuat perusahaan daerah (Perusda) milik Pemprov itu berkembang.
Alih-alih memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), PT KRM justeru merugi. Padahal, sudah puluhan miliar gelontoran APBD yang diterima Pt KRM lewat penyertaan Modal.
Sejak 2015 ingga 2020, total dana penyertaan modal ke PT KRM sebesar Rp 10,5 miliar. Namun, anggaran tersebut tidak mampu membuat PT KRM menjadi perusahaan bonafit.
Juru Bicara Faraksi Partai Golkar Maria Silvi Deyabora Tongo Tongo saat membacakan pandangan umum fraksi Partai Golkar atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2020, membeberkan, anggaran penyertaan modal sebesar Rp 1,5 miliar ke PT KRM itu terdiri dari setoran awal tahun 2015 sebesar Rp 8.5 miliar, setoran kedua tahun 2017 sebesar Rp2 Miliar.
Namun, selama lima tahun itu, PT KRM mencatatkan kerugian sebesar Rp 10.5 miliar. Jumlah kerugian tersebut meliputi tahun 2015 sebesar Rp 1.5 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 3.6 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 1.6 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 851.476.270, tahun 2019 (Rp 1.4 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp 1.4 miliar. “Total Kerugian sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp 10.516.306.914,00),” bebernya .
Menurutnya, jika dibandingkan dengan total penyertaan modal sebesar Rp Rp 10.5 miliar, Maka PT KRM seharusnya dipailitkan karena tidak produktif dan tidak profitable. ”Atas permasalahan tersebut diatas, Fraksi Golkar memandang perlu pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan analisis kelayakan operasional Perusahan Daerah Kie Raha Mandiri untuk dipailitkan karena tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan tidak pemerintah provinsi kehilangan nilai investasi daerah,” tukasnya.(ifa/pur)
