HARIANHALMAHERA.COM–Meski mendapat penolakan dari sebagian warga Jambula, namun hal itu rupanya tidak akan menghalangi tekad pemilik Pertashop untuk terus mendirikan fasilitas tersebut. Apalagi, saat ini pembangunan pertashop telah mengantongi izin resmi.
Melalui kuasa hukumnya Muhammad Qumar, pemilik Pertashop membantah jika pihanya bertindak diskriminasi terhadap sejumlah warga di area pembangunan.
Sebab, saat ini, belum ada petugas yang berjaga di areal pembangunan Pertashop. “Belum ada petugas dari pihak Pertashop bertugas di lokasi, karena kami juga baru melakukan pembersihan dalam tiga hari belakangan ini,”sebutnya, Rabu (8/9).
BACA JUGA : Warga Mengaku Trauma dengan Tragedi 2013
Qumar bahkan menantang Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Henny Sutan Muda yang menurutnya terkesan subyektif memberikan statemen di media. Sebagai wakil rakyat, Henny kata dia harusnya menjadi penengah, bukan memprovokasi.
Sebab, sedari awal, pihaknya juga selalu mendengar keluhan warga. Sehingga, jika ada permasalahan seperti ini, seyogianya kedua belah pihak baik warga maupun Pertashop, harus dipanggil dan duduk bersama.
“Kalau perlu Ibu Henny pakai kuasa hukum untuk warga, jangan hanya asal bicara bilang soal Pertashop, karena kami juga telah mengantongi izin,” bebernya.
Soal izin Qumar mengaku saat ini sudah rampung. Baik itu IMB, SPPL, izin lokasi, bahkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 117/3015/SJ tanggal 28 April 2020, tentang Pembangunan Pertashop sebagai Crash Program Di dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah diharapkan memberikan dispensasi perizinan selama tiga bulan.
“Kami bukan asal main bangun saja, karena izin kami sudah ada. Jika ada pihak yang keberatan,silahkan menempuh jalur hukum yang telah disediakan,”tegasnya.
Pihak Pertashop siap terbuka dan bersedia, jika diundang duduk bersama di DPRD bersama warga, untuk membicarakan segala sesuatu terkait pembangunan Pertashop tersebut . “Kalau diundang kami siap datang untuk duduk bersama,”pungkasnya.(tr4/pur)
