Halut

Kades Lalonga Dituding ‘Sunat’ Dana Covid

×

Kades Lalonga Dituding ‘Sunat’ Dana Covid

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi

HARIANHALMAHERA.COM–Penyalahgunaan Dana Desa (DD) kembali dikeluhkan. Kini giliran, masyarakat dan angggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lalonga Kecamatan Galela Utara yang membongkar aib Kepala Desa (Kades) mereka inisial HO atas dugaan penggelapan sejumlah anggaran program Desa.

Anggota BPD Lalonga, Mansur Serang pun secara tegas menyampaikan bahwa anggaran Desa yang diduga di tilep Kades Lalonga adalah dana operasional penanganan Covid-19 tahun 2021 dan penggelapan anggaran sharing Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) hingga anggaran untuk sejumlah proyek lainnya yang sumber anggarannya dari APBDes.

“Anggaran operasional penanganan Covid-19 di Desa Lalonga tahun 2021 itu di alokasi sebesar 10 juta rupiah, dimana per orang seharusnya diberikan 500 ribu per orang, tapi ternyata tidak diberikan sebesar itu, salah satunya saya (Mansur Serang,red) yang hanya diberikan sebesar 250 ribu,”katanya, senin (17/1).

Parahnya lagi lanjutnya, pemberian operasional covid itu hanya tahap pertama sementara tahap kedua dan seterusnya tak lagi diberikan.”Anehnya setelah tahap pertama dikasih berikutnya tidak lagi, tentunya kami pertanyakan dana itu dikemanakan kalau bukan dipakai untuk kepentingan pribadi,”kesalnya.

Dugaan pemotongan dana itu menurutnya, tidak sampai disitu tetapi juga terjadi pada dana sharing Pemdes Lalonga dan Pamsimas sebesar Rp. 51 juta dan anggaran pekerjaan jalan tani senin Rp.239 juta dengan volume 1.360 meter juga bermasalah.

“Khususnya jalan tani tahun 2021, anggarannya sudah cair habis terpakai tetapi pekerjaan jalannya belum selesai sampai saat ini,”ujarnya.

Masalah tersebut menurutnya, sudah pernah dilaporkan ke DPMD dan Inspektorat Pemkab Halut, namun sampai detik ini tidak ada respon dan terkesan didiamkan oleh instansi tersebut.”Kami curgia Pemkab Halut melalui instansi terkait sengaja diamkan masalah yang terjadi di Desa Lalonga, karena sampai saat ini pemda belum pernah turun cari tahu atau panggil Kades untuk diperiksa,”pungkasnya.(tr-05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *