HARIANHALMAHERA.COM— Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ternate Ismat Sahupala menyebut, ada empat ujian berat yang harus dilewati di Pemilu 2019 ini.
“Kesiapan SDM ad hock ditingkat paling bawah, pemahaman soal logistik pungut hitung oleh KPPS, dinamika yang semakin ketat, dan pengamanan logistik pungut hitung,” kta Ismet.
Saat ini, lanjutnya, KPU tengah merekrut PPS yang nanti disebarkan di 593 TPS.
“Kalau Pilgub kemarin hanya punya 315 TPS, sekarang 593 TPS. Ini tantangan. Apakah orang beminat menjadi penyelenggara di tingkat bawah atau tidak, apalagi kita ini menghadapi Pilpres dan Pileg,” sebutnya.
Ketika sudah direkrut dan terbentuk penyelenggara KPPS, tugas bertikut adalah pengetahuan dan pemahaman tentang logistik pungut hitung yang nanti disebarkan ke 593 TPS.
Kemudian aspek lainya seperti pengetahuan teknis untuk menulis berbagai dokumen.
“Ini yang kami pikir menjadi tantangan yang harus dilakukan, tidak sekedar satu kali, tapi mungkin dua sampai tigakali. Ini juga berkaitan dengan alokasi pembiayaan yang ada di Dipa, ini juga harus kami perhitungkan,” jelasnya.
Untuk pola perekrutan dan peningkatan kapasitas penyelenggara di TPS, lanjutnya, bisa saja dilakukan melalui konsultasi dan Bimtek.
Ini karena dari pengalaman pemilu ke pemilu, SDM ad hock di TPS selalu saja orangnya berbeda, sehingga dalam aspek kualitas dan pengetahuan kemungkinan tidak merata.
Diteknkan, untuk mengamankan dokumen logistik yang begitu banyak, harus ada pemahaman di tingkat bawah.
“TPS bertambah, itu tampunganya dimana? Disimpan di mana? Apakah cukup di kantor Lurah?,” ujarnya.
“Belum lagi saat rekapitulasi nanti. Dari TPS ke PPK di kecamatan. Kemudian dari kecamatan ke KPU. Kurang lebih 800 kotak suara. Itu mau ditampung di kantor camat, sementara aula kantor Camat juga akan digunakan proses rekapitulasi,” tambahnya.
Karena itu, pihaknya akan memastikan SDM, kinerja dan kapasitasnya harus sama seperti yang diharapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ditambahkan, KPU juga memikirkan resiko lain. Seperti cuaca, bencana alam, dan akses transportasi.
“Kami sudah bangun pola koordinasi kelembangaan dengan Bawaslu, pemerintah daerah, dan TNI/Polri. Supaya mereka memback-up kerja-kerja KPU,” tuturnya.(eva/pur)
