HARIANHALMAHERA.COM – Kinerja Satuan Kerja Perangkat Perangkat Daerah (SKPD), lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) disoroti.
Sebab hampir sebagian besar SKPD tidak mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, yang secera resmi telah disampaikan Bupati Halbar, Danny Missy.
Hal itu seontak memicu reaksi keras dari Fraksi-fraksi di DPRD, yang merekomendsasikan kepada Bupati Danny Missy untuk mengevaluasi kinerja SKPD yang tidak mencapai target.
Anggota Fraksi Demokrat, James Uang, usai menggelar pertemuan bersama tim Asistensi DPRD Halbar, Rabu (6/5) menjelaskan, untuk target PAD di tahun 2019 sebesar Rp 180 Miliar.
Namun dari target tersebut, menurut James, justru hanya mampu tercapai Rp 9 Milliar lebih. Target PAD melalui retribusi pajak misalnya. Dari total target sebesar Rp 2 Miliar, hanya mampu dicapai Rp 600 Juta.
“Jadi salah satu point rekomendasi yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat, adalah bupati harus segera mengevaluasi kinerja pimpinan SKPD, yang tidak maksimal,” tegasnya.
Pemkab melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pemaparan dalam rapat sebelumnya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, selalu berapi-api. Mereka terus meyakinkan DPRD. Namun kenyataanya, realiasinya jauh dari harapan.
“Jadi kalau dikatakan DPRD melalui banggar turut bersepakat, itu memang benar. Tapi tetapi teknis pelaksanaan itu melekat pada masing-masing pimpinan SKPD,” cetusnya.
Hal senada juga datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar, Joko Ahadi. Fraksi Golkar, kata dia, selain menyoroti kinerja pimpinan SKPD yang dinilai kurang maksimal.
Selain itu, dalam point rekomendasi yang disampaikan, juga menyoroti kedisiplinan PNS yang dinilai tidak mampu menjabarkan visi-misi Bupati Danny Missy, serta Wakil Bupati Zakir Mando.
“Harapan kami ke depan TAPD dalam penyusunan target PAD juga harus optimal. Jangan menyusun target PAD yang sifatnya menghayal,” ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Asdian Taluke, menambahkan Fraksi Gerindra dalam point rekomendasi, selain menyoroti kinerja pimpinan SKPD, juga meminta Bupati mencopot Kepala Bagian Pemerintahan, Demianus Sidete, yang dinilai tidak maksimal.
Asdian mencontohkan, usulan pemekaran Kecamatan Loloda Tengah yang hingga saat ini tak kunjung ada kepastian. Belum lagi soal pembebasan lahan masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Loloda yang juga belum tuntas.
Ketua DPRD Charles Gustan, megungkapkan pasca rapat bersama tim asisitensi, DPRD menjadwalkan bakal memanggil sejumlah pimpinan SKPD untuk dimintai penjelasan.
“Rencananya mungkin Jumat akan kami agendakan pertemuan dengan masing-masing pimpinan SKPD,” singkatnya. (tr-4/Kho)
