HARIANHALMAHERA.COM–Secara tidak langsung, work from home (WFH) bagi ASN di masa pandemi, telah memetakan mana jabatan dan bidang pekerjaan yang penting dalam pemerintahan. Otomatis, tidak menutup kemungkinan akan ada evaluasi.
Rupanya, ide itu memang saat ini tengah dipersiapkan untuk dibahas. Sejumlah jabatan atau bidang pekerjaan di lingkup aparatur sipil negara (ASN) akan dievaluasi, setelah diterapkan kerja dari rumah atau WFH selama tiga bulan. Evaluasi ini dilakukan karena, WFH membuat kebutuhan terhadap kompetensi ASN berubah dan harus disesuaikan dengan serba digital saat ini.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, adanya Covid-19 justru memiliki dampak yang memaksa birokrasi memasuki era 4.0. “Gara-gara Covid-19, secara tidak langsung kita dipaksa jadi society 4.0,” kata Bima dalam siaran pers yang dikutip dari situs BKN melalui Republika.co.id, Minggu (21/6).
Bima menerangkan, ini juga mengakibatkan dibutuhkannya kompetensi ASN yang memadai dengan pola kerja WFH. Bima mengatakan, dua dampak WFH dengan pola kerja ASN, yakni ada ASN dengan kinerja begitu minim karena ternyata jenis jabatannya yang tidak relevan dilakukan lewat WFH.
Selain itu, ditambah adanya tuntutan ASN bisa beradaptasi dengan sistem digital. “Namun di sisi lain, ada juga ASN yang adaptif justru memiliki beban kerja yang berlebihan (overload),” ujarnya.
Bima mencontohkan, budaya pertemuan rapat kerja atau rapat koordinasi di lingkup instansi Pemerintah secara daring. Ia menjelaskan, kebiasaan rapat ini hampir tidak bisa dilakukan sebelum pandemi Covid-19.
“Pertemuan Pemerintahan termasuk Rakor atau Munas yang biasanya dapat menghabiskan anggaran besar, kini bisa berjalan jauh lebih murah melalui sistem digital. Ini yang kita sebut efisiensi dan harus kita akui birokrasi tidak pernah berubah dengan sendirinya secepat ini kalau bukan karena dampak Covid-19,” katanya.
Dengan tuntutan perubahan itu, lanjut Bima, akan ada diikuti dengan perubahan tren pekerjaan ASN memasuki era new normal. Yakni mencakup peningkatan volume, konektivitas data kerja, terjadinya peningkatan tuntutan analisa big data serta peningkatan transaksi dan interaksi pekerjaan secara digital.
Bahkan menurutnya terdapat kemampuan soft skill yang idealnya perlu dimiliki setiap ASN, khususnya ketika beradaptasi dengan tatanan normal baru. Bima menguraikan empat unsur utama yang terdiri dari aspek information, media, dan kemampuan teknologi, kemampuan belajar kehidupan dan karir, inovasi, san kemampuan komunikasi efektif.
Selain itu ia juga menyinggung pemberlakuan WFH di era new normal lebih tepat didefinisikan sebagai bekerja dari manapun atau Work From Anywhere (WFA). Hal ini juga sesuai dengan konsep fleksibilitas kerja yang mulai digaungkan di sektor Pemerintahan maupun swasta yang akan menjadi tren baru sistem kerja ASN ke depan.
Karena itu, ia mengajak seluruh ASN untuk melihat tatanan normal baru dari perspektif yang konstruktif, mulai dari memodifikasi rencana kinerja di situasi pandemi, memanfaatkan keterbukaan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi, dan mau terus beradaptasi terhadap perubahan. “Kita selalu punya ruang dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengaku telah bersepakat dengan BKN merumuskan ulang sistem manajemen SDM ASN sesuai dengan tatanan kenormalan baru. Tjahjo menyebut, salah satu hal yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan formasi kebutuhan kompetensi ASN.
Ini mengacu catatan BKN, kelompok produktif dalam masa work from home menjadi berlebihan atau overload sehingga harus mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan kelompok yang tidak produktif.
“Jadi kita kelebihan banyak tenaga yang tidak diperlukan tapi kekurangan tenaga yg dibutuhkan. Too many, but not enough Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekruitmen ke depan,” ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat (19/6).
Tjahjo juga menilai perlunya strategi untuk mengurangi ASN yang tidak produktif secara bermartabat. Ia menerangkan, jika komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah total ASN sudah tepat, maka remunerasinya juga akan bisa meningkat signifikan.(rep/fir)
