HARIANHALMAHERA.COM–DUGAAN adanya tumpang tindih dalam peyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19 sepertinya ikut tercium pula oleh pihak Inspektorat Pemprov Malut.
Kepala Inspektorat Malut Achmad Purbaya mengungkapkan, dari informasi awal yang didapat, tumpang tindih penyaluran bansos ini terjadi di empat daerah. Hanya saja, dia belum mau menyebutkan daerah mana saja, dengan alasan belum melakukan sinkronisasi seluruh data bansos baik yang bersumber dari APBN, APBD, dan APBDes
“Kita masih mengumpulkan data yang belum masuk dari kesra setelah masuk akan disandingkan data mau melihat potensi tumpang tindi seperti apa. Kita koordinasikan dengan inspektorat kabupaten/kota karena masing- masing inspektorat dimintakan untuk menjaga bansos,” katanya.
Indikasi kuatnya tumpang tindih penyaluran bansos juga terlihat masih banyaknya paket bantuan yang tidak tersalurkan di dua kabupaten yakni Pulau Taliabu dan Pulau Morotai
Kodinator bidang pemulihan GTPP Covid-19 Malut Facrudin Tukuboya menyebutkan ada sekitar 1200 paket sembako namun tidak semua daerah yang meminta. “Yang tidak minta itu Taliabu ,Mortai,” katanya.
Penyaluran bantuan sembako oleh GTPP Malut hanya untuk warga yang berdampak langsung seperti OTG, ODP, PDP dan pasien terkonfirmasi positif. Untuk mengetahui bantuan ini tepat sasaran atau tidak, maka tim dari kordinator pemulihan secepatnya akan turun mengevaluasi penyaluran bansos tahap I. “Memang agak riskan kalau bicara masalah data itu kabupaten/kota juga kesulitan memberikan data yang update ke kita,” ungkapnya.
Diakui Fachrudin, surat permintaan laporan pembagian bansos sudah diajukan dua pekan lalu ke kabupaten/kota, namun sampai sekarang belum semua masuk. “Yang baru masuk Kota Tidore kepulauan,” katanya,
Dikatakan, usulan tahap II nanti bukan hanya data tetapi By name By adreas , namun siapa yang harus dikasih harus dilampirkan. “Yang sudah ada permintaan Tidore, Ternate dan Halsel,” tukasnya.(lfa/pur)
