HARIANHALMAHERA.COM–Penanganan Covid-19 di daerah kepulauan seperti Maluku Utara (Malut), tidak cukup hanya mengandalkan Rumah Sakit (RS) yang ada saat ini. Namun juga harus didukung RS Apung yang bisa mobile antar pulau.
Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Doni Monardo mengatakan, keberadaan RS apung ini sangat penting, karena pasien Covid-19 ini tidak bisa harus menunggu sampai jatuh sakit barulah akan ditangani.
Untuk mendorong RS apung ini, Kementrian Kesehatan (Kemenkes) bersama TNI/Polri akan memanfaatkan armada kapal milik TNI/Polri. “Bahkan anggaran kesehatan kita juga masih cukup untuk penanganan covid-19, sehingga untuk pengadaan rumah sakit apung ini akan terus dibahas dan didorong kedepannya,” katanya.
Doni menilai potensi sumber daya alam (SDA) di Malut sangat besar terutama potensi perikanan. Ini bisa meningkatkan imunitas tubuh sehingga tidak mudah terpapar Covid-19.
“Maka saya mau imbau kepada warga Malut bahwa harus makan ikan mau itu ikan tuna, kerapu, bubara dan semua jenis ikan ada di Malut. Karena protein ikan sangat tinggi,” pinta mantan Pangdam XVI Pattimura ini.
Di dalam ikan-ikan itu , terdapat protein dan omega-3 yang cukup besar. “Banyak Negara sekarang ingin mendapatkan omega-3,” ungkapnya.
Selain ikan, dia juga menyarankan masyarakat rajin menkonsumsi lobster, kepiting dan udang. ”Semua jenis makanan berkualitas ada di Maluku Utara. Maka orang Malut tidak boleh kena Covid-19 karena sudah konsumsi ikan,” tuturnya.
Bahkan air kelapa muda juga dinilai ampuh menangkal Corona. “Kelapa muda baik untuk kesehatan, sekarang banyak konsumsi kelapa muda, dan itu berada di Maluku Utara,” pintanya.
Kedatangan Doni bersama Menkes dr Terawan Agus Putranto dan Menko PMK Muhadjir Effendy kemarin juga membawa sejumlah bantuan. Salah satunya adalah mesin polymerase chain reaction (PCR). Ini adalah mesin PCR kedua yang disumbangkan pemerintah pusat.
Bantuan mesin PCR pertama telah diterima GTPP Covid-19 Malut 24 Juni lalu. Namun sampai saat ini mesin tersebut belum juga dioperasikan lantaran keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
Melihat keterbatasan SDM ini, Menkes memberikan dua opsi pilihan yakni melatih tenaga medis yang ada di Malut atau mendatangkan relawan dari pusat.
Dia menegaskan, pengoperasian PCR memang harus ekstra ketat, sehingga harus dilakukan tenaga yang terlatih. “Hal ini agar penggunaan laboratirium tidak menjadi episentrum penularan baru. Sebab pada saat pengambilan sweb itulah virus tersebut bisa tertular,” katanya.
Juru bicara (jubir) GTPP Covid-19 Malut dr. Alwia Assagaf mengaku, belum bisa memastikan kapan mesin PCR yang sudah ada ini bisa difungsikan. Yang pasti, dalam kuker kemarin, tim Litbangkes sudah bertemu langsung dengan kepala Laboreterium RSUD dr Chasan Bosoirie untuk membicarakan terkait penyiapan SDM.
“Nanti pelatihan pengopetasian melalui vido converence. Karena PCR ini tidak terlalu besar sehingga mengajar waktu, bisa lewat Vicon tidak perlu dilatih khusus. mudah-mudahan bisa secepatnya.” singkat Alwia.
Meski sudah ada dua mesin PCR, Pemprov melalui GTPP Covid-19 juga berencana melakukan pengadaan tambahan dua mesin PCR lagi.
Kordinator bidang Akuntabilitas GTPP Covid-19 Malut Ahmad Purbaya mengaku, usulan pengadaan dua PCR ini sudah masuk dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tahap dua.
Rencnanya, dua mesin PCR ini, satu unit untuk RSUD Pemeriksaan di Ternate dan satu dipersipkan untuk digeser ke Kabuaten/kota. Dia mengaku, mesin PCR yang diusulkan yakni berkapasitas 400 sampel, dengan harga Rp 2,6 miliar. “Jadi totalnya hampir Rp 5 miliar,” katanya.
Meski begitu, dibidang akuntabilitas masih melihat harga kalau ada yang harga yang lebih murah di ambil makanya pihaknya bersama kaban keuangan melihat kewajaran harganya disusun untuk PCR,” kita lagi panggil PPKnya tapi sudah ready kalau 500 sampel seperti PCR bantuan pusat itu harganya 15 miliar ,” jadi kalau ini murah kapasitasnya 200 tapi belum menguji,paling lambat hari Rabu selesai RKB tahap dua,” jelasnya.
Diebutkan, RKB tahap dua ini anggaran yang paling besar di bidang penanganan sekitar 60 persen sementara anggaran yang tersisa saat ini sebesar Rp 108 miliar. “RKB tahap satu berakhir 29 Mei maka penggunaan anggaran sudah terakamodir pada RKB tahap dua walaupun pembahasan masih jalan,” terangnya.(lfa/pur)
