HARIANHALMAHERA.COM–PEMERINTAH provinsi (Pemprov) Malut Sabtu pekan kemarin menyerahkan dokumen Kebiajakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
Gubernur Abdul Ghani Kasua (AGK) menyebutkan total belanja yang dirancang dalam APBD 2021 ini sebesar sebesar Rp 2,30 Triliun lebih. Yang meliputi belanja operasional sebesar Rp 1,40 Triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 722,35 Miliar lebih, Belanja Tak Terduga Rp 25 Miliar, dan Belanja transfer Rp 151,4 Miliar.
Sedangkan total pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 2,33 Triliun lebih dengan rincian Pendapatan Asli Daerah Rp 410,62 Miliar lebih, Pendapatan Transfer dirancang Rp 1,91 Triliun lebih.
Untuk dana transfer sendiri meliputi Dana Transfer Umum sebesar Rp 1,4 Triliun lebih dan Dana Transfer Khusus Rp 444,8 Miliar lebih. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp 1 Miliar lebih. “Dengan demikian APBD Tahun 2021 dirancang Surplus sebesar Rp 25 Miliar,” katanya.
Untuk Pembiayaan Daerah tahun depan diprediksi minus Rp 25 Miliar, terdiri atas Komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa SiLPA tahun anggaran sebelumnya diperkirakan sebesar Rp 70 Miliar, Komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal sebesar Rp 2 Miliar dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp 93 Miliar.
Untuk Pembiayaan Netto sebesar minus Rp 25 Miliar, dan SiLPA Tahun Berkenaan sebesar Nol.
“Target Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dirancang dengan memperhatikan kondisi Keuangan Negara yang akibat dampak Pandemi Covid -19 saat ini mengalami penurunanan pendapatan, dan diperkirakan berdampak sampai tahun 2021,” katanya.
Menurut Gubernur, mencermati perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global, maka tahun 2021 diperlukan kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif dan komprehensif, sehingga dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi termasuk dampak Pandemi Covid-19, dan menjaga keberlanjutan program pembangunan beserta upaya pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
“Pada tahun 2021, khusus untuk Belanja Modal, belanja pembangunan Infrastruktur masih menjadi skala prioritas, terutama infrastruktur di Ibu kota Sofifi, termasuk penuntasan infrastruktur pendukung STQ dan rencana Sail Tidore. Selain itu, penanganan, pemulihan dan pencegahan dampak Pandemi Covid 19, serta pengembangan SDM di Maluku Utara juga terus menjadi fokus perhatian,” jelas Gubernur.
AGK menjelaskan, perencanaan pembangunan yang disusun untuk tahun 2021 atau tahun kedua RPJMD Malut tahun 2020-2024 ini tetap berorientasi pada proses substansi perencanaan.
Bahkan proses perencanaan pembangunan Provinsi ini di tahun 2021 telah menggunakan aplikasi e-planning yang diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendgari). “Penerapan aplikasi SIPD tersebut diharapkan nantinya dapat mewujudkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah dan tepat sasaran karena didasari pada data dan informasi yang terintegrasi di dalam satu system,” ujarnya.
AGK juga menjelaskan mengenai gambaran makro pembangunan daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi Malut pada 2021 ditargetkan sebesar 4,5-6,5 persen. Kemudian kinerja ekspor non migas tahun 2021 ditargetkan lebih dari USD 500 Juta. Sebaliknya nilai impor tahun 2021 atas dasar harga berlaku, ditargetkan pada kisaran 150 Juta US Dollar. Di lain sisi posisi inflasi 2021 juga diproyeksikan sebesar 2 sampai 4 persen. Juga pada tahun 2021, target PDRB PerKapita sebesar 21,5 sampai 22,5 Juta Rupiah. (lfa/pur)
