HARIANHALMAHERA.COM–Gawat. Hibah anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut ke KPU dan Bawaslu, ternyata belum menyentuh angka 45 persen. Padahal sudah diingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat berkunjung ke Maluku Utara (Malut), pada 9 Juli lalu.
Data Kemendagri yang dirilis pada Sabtu (8/8) akhir pekan kemarin mencatat, transfer anggaran Pilkada kepada KPU baru mencapai 39,43 persen. Sedangkan transfer anggaran untuk Bawaslu mencapai 42,04 persen. Persentase ini tidak berbeda jauh angkanya seperti dalam laporan kepada Mendagri, lalu. Yakni dari total anggaran Pilkada untu KPU sebesar Rp 27,8 miliar, baru direalisasikan Rp 10,9 miliar artinya baru 39 persen.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian, dalam siaran persnya yang dikutip dari Republika.co.id, menyebut masih ada 39 pemerintah daerah (pemda) belum mentransfer anggaran Pilkada 2020 sebesar 100 persen. Padahal, pencairan anggaran pilkada sudah melewati batas waktunya pada pertengahan Juli lalu.
Secara nasional, Ardian menyebut, data per 7 Agustus pukul 21.00 WIB, realisasi kepada KPU sebesar Rp 9,735 triliun atau 95,22 persen dari total alokasi. Sedangkan, pencairan anggaran pilkada yang diterima Bawaslu sebanyak Rp 3,290 triliun atau 94,88 persen. Lalu, anggaran pilkada yang sudah direalisasi ke aparat pengamanan sejumlah Rp 702,733 miliar atau 46,01 persen.
“Hingga saat ini terdapat 229 pemda yang telah mentransfer 100 persen dana NPHD untuk KPU. Sementara 39 pemda realisasi transfer NPHD-nya masih di bawah 100 persen dan dua pemda yang transfernya kurang dari 40 persen,” sebutnya.
Kemendagri juga mencatat, terdapat 239 pemda yang telah mentransfer 100 persen dana NPHD untuk Bawaslu. Sementara, 28 pemda melakukan transfer di bawah 100 persen dan tiga pemda yang transfernya kurang dari 40 persen. Di sisi lain, ada 72 pemda yang sudah melakukan transfer dana pilkada ke aparat pengamanan.
Kabupaten Halut tidak sendiri menjadi daerah yang belum menyelesaikan NPHD 100 persen. Di Malut, dari data Kemendagri, ada Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Taliabu, Halmahera Timur, dan Hamahera Barat. Untuk Kabupaten Kepulauan Sula, realisasi anggaran untuk Bawaslu sudah dicairkan 100 persen.
Menanggapi itu, Ketua Bawaslu Malut Muchsin Amrin dalam keterangannya yang dikutip dari Mediaindonesia.com, mengaku akan melaporkan empat kabupaten tersebut ke Mendagri untuk ditindaklanjuti. “Apabila tidak ada jalan keluar untuk melunasi NPHD, maka proses Pilkada di empat daerah itu akan ditunda karena tidak memiliki anggaran. KPU tidak bisa mencetak surat suara,” kata Muksin.
Bila menyentil pernyataan Mendagri Tito Karnavian sebelumnya, dia sempat mengeluarkan peringatan bagi kepala daerah yang menggelar Pilkada 2020 namun belum 100 persen mencairkan NPHD. Tito mengaku akan menggunakan wewenangnya untuk mencopot kepala daerah dari jabatannya.
Sentilan Tito diungkapkan saat kunjungan kerja di Malut, berbarengan dengan batas akhir pencairan NPHD ke penyelenggara pemilu. Namun hingga kini belum ada satupun kepala daerah yang dicopot dari jabatannya.
Meski demikian, Ketua KPU Halut Muhammad Rizal dan Ketua Bawaslu Halut Rafli Kamaludin, saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Harian Halmahera 1 Agustus, kemarin, mengaku yakin Pilkada Halut akan berjalan lancar.
“Soal anggaran, pemerintah sudah berjanji akan segera menyelesaikannya. Kami yakin dan percaya, tidak aka nada halangan dalam penyelenggaraan,” kata keduanya, terpisah, saat ditanyakan soal anggaran Pilkada.
Saat ini, baik KPU maupun Bawaslu sudah mulai melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkada. Sudah dimulai dengan pemutakhiran data, pencocokan dan penelitian data pemilih, dan pengaktifan kembali lembaga ad hoc. Artinya, Pilkada yang dihelat 9 Desember nanti tinggal tersisa tiga bulan lagi. Jika belum dicairkan, maka potensi Pemilihan Bupati (Pilbup) halut ditunda sangat besar.
Soal pelunasan anggaran Pilkada ini, sejauh ini belum ada kepastian dari Pemkab Halut kapan akan direalisasikan 100 persen.(dit/fir)
