HARIANHALMAHERA.COM–Dugaan penyelahgunaan anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) rupanya tak lagi mengenal sasaran. Kegiatan seperti iven keagamaan pun tak luput dari praktik kong kali-kong oknum di SKPD Pemprov.
Seperti yang terjadi pada lomba Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat provinsi tahun lalu. Hajatan yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Malut itu diduga kuat terjadi mark up anggaran sebesar Rp 800 juta (persinya Rp 884.529.800)
Ini terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Malut. Dalam laporan itu disebutkan, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 800 juta meliputi masing0-masing pembayaran honorium 56 orang panitia sebesar Rp 117. 380. 000, dan anggaran belanja barang dan jasa kegiatan STQ tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 767. 149. 800.
Atas temuan itu, Inspektorat merekomendasikan kepada Kepala Biro Kesra Setda Malut Dihil Badjo agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk segera mengembalikan kelebihan anggaran tersebut ke Kas Daerah.
Inspekorat menyebutkan pembayaran honor dan belanja barang dan jasa itu yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) Malut Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar biaya umum.
Termasuk melanggar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 122 Ayat 6.
Kepala Inspektorat Malut Ahmad Purbaya saat di konfirmasi Minggu (20/9) membenarkan temuan itu. Namun, Purbaya belum tahu pasti sudah berapa besar anggaran yang dikembalikan pihak Kesra
“Karena saya tidak bawa data, jangan sampai saya bilang salah lagi, tunggu saya konfirmasi di kabag Hukum. Sudah berapa besar Biro Kesra kembalikan anggaran,” singkatanya.
Temuan dugaan mark up anggaran STQ 2019 ini pun dikawatirkan akan terjadi pada pelaksanaan SQT tingkat nasional yang akan berlangsung di Sofifi Juli tahun depan. Apalagi, iven bergengsi yang rencnanya akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma’ruf Amin ini sebagian besar kegiatannya terutama sarana penunjang menggunakan anggaran ratusan miliar yang bersumber dari pinjaman daerah.
atas kekhawatiran itu, Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) bersama Kepala Dinas PUPR Santrani MS Abusama meminta publik ikut mengawal pelaksanaan SQT ini termasuk anggaran pekerjaan proyek sarana penunjang STQ. (lfa/pur)
