HARIANHALMAHERA.COM–Masalah keselamatan ternyata masih dianggap remeh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) pasca pemberian vaksin yang sudah berlangsung pekan kemarin.
Ini terlihat dari tidak adanya respon pemerintah terkait munculnya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti yang dialami seorang wartawan radio yang ikut dalam vaksinasi di Sofifi itu, tidak digubris Pemprov.
Padahal, Dinas Kesehatan (Kadinkes) Malut sebelumnya menyatakan bahwa Komite Daerah (Komda) KIPI yang diketuai langsung Direktur RSUD Chasan Boesorie CB itu sudah terbentuk.
“Jika ada laporan kejadian pasca vaksin, maka tim ini yang akan menangani. Karena tim ini terdiri dari para dokter. penyakit dalam, penyakit paru, dan dokter lainnya yang spesialisasinya berhubungan dengan vaksinasi,” kata Kadinkes Malut dr Idhar Sidi Umar, (14/1) lalu.
Namun, pernyataan Idhar ini ternyata bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Dimana, hingga kini SK pembentukan Komda KIPI Malut belum ditandatantani Gubernur. Kepala biro hukum Setda Malut Faisal Rumbia mengakui, SK pembentukan Komda KIPI memang sudah siap namun belum diteken Gubernur.
Sementara Sekprov Malut Samsuddin A Kadir mengaku belum ada informasi yang diterima Pemprov terkait munculnya KIPI. “Namun tim untuk mengantisipasi itu selalu ada,” tukasnya.
Dia juga mengatakan, saat ini penanganan Covid-19 oleh Satgas Malut masih menggunakan dana sisa penanganan Covid -19 tahun 2020 sebesar Rp 10 miliar.
Tahun ini, anggaran penanganan Covid-19 melekat di SKPD masing – masing.
“Kalau tahun kemarin tidak ada sama sekali di SKPD. Semua dianggaran lewat DTT,” jelasnya.(lfa/pur)
