HARIANHALMAHERA.COM–Dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Daerah di Halut di masa pilkada lewat penyerahan bantuan alat sistem pertanian (alsintan) dari anggota DPR RI Alien Mus, ternyata juga terjadi di Halbar.
Bedanya, penyerahan bantuan aspirasi dari politisi Golkar pada 24 September tahun lalu dipolitisir oleh Pemkab Halbar melalui Dinas Pertanian (Distan) setempat.
Sebab, bantuan yang diserahkan Bupati Danny Missy ke kelompok tani (poktan) itu mengatasnamakan Pemkab, bukan oleh anggota DPR RI. Bahkan, latar belakang baliho yang dipasang di lokasi penyerahan pun tidak bertuliskan “bantuan alsintan bansos aspirasi anggota DPR-RI Alien Mus” melainkan atas nama Bupati Danny Missy.
Sikap yang dilakukan Pemkab ini pun membuat Alien geram. mantan Ketua Deprov itu langsug memerintahkan jajaran partai Golkar di Halbar untuk menarik bantuan berupa hand tractor dan tractor itu untuk dialihkan ke kelompok petani lain.
Sekretaris Golkar Halbar, Marten Marau bantuan dari Alien ini sebelumnya diperuntukan kepada kelompok tani di Trans Goal Kecamatan Sahu. “Kelompok tani penerima itu salah satunya di Desa Golago Kusuma. Tapi ketika diserahkan justru kepada kelompok yang berbeda, baru spanduk justru bertuliskan Pemda atas nama Bupati Danny Missy, padahal bansos aspirasi dari Ibu Alien Mus,” sesalnya.
Dia pun mengakui sudah mendapat perintah dari Alien untuk menarik bantuan tersebut.
“Ibu juga sudah memerintakan kepada pak Robby Missy agar segera menarik bantuan itu dan diserahkan kembali kepada kelompok tani yang berhak menerima,”ujarnya.
Bagi Marten yang menjadi persoalan, penyaluran bansos aspirasi Alien Mus itu,tentunya harus disertai dengan latar belakang spanduk bansos aspirasi Alien Mus anggota DPR-RI dapil Malut. Sebab, itu juga aman menjadi bukti laporan pertanggung jawaban. “Seperti yang di Halut yang diserahkan Bupati Frans Manery latar belakang spanduk juga bansos aspirasi Ibu Alien Mus. Di halbar justru diatur lain oleh Distan,”ucapnya.
Robinson Missy yang dikonfermasi mengaku sudah menindaklanjuti instruksi ketua DPD I partai Golkar Malut itu. “Bantuanya sudah ditarik kembali, dan diserahkan kepada kelompo tani yang berhak,” singkatnya.(tr4/pur)
