Politik

KPU KEBERATAN PILKADA-PEMILU 2024

×

KPU KEBERATAN PILKADA-PEMILU 2024

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi KPU (Foto : ne)

HARIANHALMAHERA.COM–KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kesiapannya, bila digelar serentak, pemilihan umum kepala daerah (pilkada) akan bersamaan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional 2024. Meskipun, jika nanti pilkada dan pemilu nasional digelar pada tahun yang sama, KPU menilai ada problem teknis yang melanda penyelenggara.

’’Akan sangat berat bagi kita jika kemudian (ada) penyelenggaraan pilkada pada 2024. Karena berbarengan dengan pemilu nasional,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Ilham Saputra saat membuka Rakor Evaluasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kemarin (2/2).

Ilham menjelaskan, pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan gambaran kerumitan. Pemilu nasional dengan lima kotak suara sudah terbukti memunculkan banyak persoalan. Pada aspek teknis, misalnya, banyak formulir C1 yang tidak selesai di tingkat KPPS.

’’Ada petugas kita yang kemudian kecapekan, kelelahan, yang berimplikasi kepada hilangnya jiwa mereka,’’ ujarnya mengingatkan. Nah, bila agenda 2024 ditambah pilkada, hanya dengan selisih waktu beberapa bulan beban kerja akan bertambah.

Selain itu, lanjut Ilham, menjaga kualitas dan partisipasi masyarakat juga tidak mudah. Dengan terlalu banyaknya agenda politik, dikhawatirkan muncul problem psikologis di masyarakat. Belum lagi terkait dengan pengenalan publik terhadap calon.

’’Apakah masyarakat tidak jenuh? Bagaimana saat ini kita menghadapi masyarakat? Kalau memang jenuh bagaimana?’’ imbuhnya. Berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi catatan evaluasi dan mencari solusi.

Di sisi lain, arus partai yang menolak pilkada 2024 sudah melemah. Di antara empat partai, tinggal tiga partai yang ingin pilkada digelar 2022 dan 2023. Sikap Partai Golkar mulai melunak. Partai beringin itu siap jika pesta demokrasi di tingkat daerah tersebut dilaksanakan pada 2024.

Perubahan sikap Partai Golkar itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto kemarin. Dia mengatakan bahwa partainya selalu siap menghadapi pilkada kapan pun, termasuk pemilu dan pilkada serentak pada 2024. Bagi

Partai Golkar, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih dikedepankan. ’’Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan memulihkan ekonomi pascapandemi,’’ terang dia.

Di pihak lain, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan bahwa normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023 diperlukan agar ada kepemimpinan definitif di daerah. Bila pilkada digelar pada 2024, pemerintah daerah akan mengalami kekosongan dan harus diisi dengan mekanisme lain. Salah satunya perpanjangan masa jabatan.

’’Jika pilkada serentak 2024, akan banyak sekali Pjs dalam waktu panjang. Padahal, di tengah pandemi saat ini, daerah membutuhkan kepemimpinan definitif untuk kebijakan- kebijakan strategis ,’’ papar anggota Komisi I DPR itu.

Jika pelaksanaannya pada tahun yang sama, Jazuli khawatir masyarakat juga dirugikan secara tidak langsung. Sebab, masyarakat akan sulit mengenal bakal calon atau calon yang maju dalam pemilihan. ’’Ruang bagi rakyat untuk mendalami visi-misi dan program para cakada tidak akan optimal karena dipastikan tersedot pada isu capres-cawapres,’’ kata Jazuli. (jpc/pur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *