HARIANHALMAHERA.COM— Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia (BKNI RI) memberikan perhatian bagi Provinsi Maluku Utara (Malut). BKNI RI tahun ini telah menyiapkan angaran Rp 120 miliar untuk pembangunan Fasilitas Kesehatan (Faskes) perawatan lanjut usia (Lansia) di delapan kab/kota dan di Malut.
Informasi ini disampaikan dalam Sosialisasi Program Pembangunan Faskes dan Perawatan Lansia Berbasis Wisata Ekologi (Medical Ecotourism Senior Living). Kegiatan tersebut sekaligus penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) antara PT Surya Atap Logam dengan para mitra se-Malut dan se-Sultra, Kamis (25/2).
Acara itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Dana Lahan Faskes BKNI-RI disaksikan langsung Gubernur Malut diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Darwis Pua.
“Kita melayani lansia domestik. Artinya wilayah lokal maupun lansia internasional,” kata Kepala BKNI RI Rm. Triharsono kepada wartawan.
Triharsono menjelaskan, faskes yang dibangun di dalam kawasan tersebut adalah klinik kesehatan. Klinik ini membantu Puskesmas sekitar ketika ada masyarakat di lingkungan setempat tidak bisa ditangani, maka diambil alih untuk pengobatan secara gratis bagi yang tidak mampu.
“Pembangunan faskes klinik berbasis ekologi wisata di Provinsi Malut di pusatkan di delapan Kabupaten. Karena kota belum, maka lebih fokus ke kabupaten sehingga di Malut ada 8 kabupaten yang nantinya dibangun dua sampai tiga klinik,” terangnya.
Meski demikian, lanjut Triharsono, pembangunan ini dengan syarat kecamatan atau wilayah saat dibangun tidak ada masalah dari sisi lahan, tidak ada konflik, tidak banjir, dan mendapat dukungan semua pihak.
“Ini program nasional dan internasional tentunya pembangunan diupayakan serentak. Sejauh ini sudah memulai dengan pembebasan lahannya. Lahan yang dibutuhkan sekira 9 hektar. Pembebasan lahan juga murni semua dari BKNI. Jadi kita justru memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah,” bebernya.
Lebih jauh dikatakan, perekrutan tenaga kerja di Malut di delapan kabupaten untuk mengisi faskes, BKNI-RI tetap berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) masing-masing kabupaten, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
“Selain tenaga kesehatan, juga dibutuhkan tenaga security dan lain-lain. Untuk pendapatan bisa di atas standar UMR. Karena perawatan lansia membutuhkan kesabaran,” pungkasnya.(lfa/fir)
