HARIANHALMAHERA.COM–Berbeda dengan Kantor Gubernur dan SKPD yang masih tampak adanya aktivitas PNS meski hanya senin kamis, namun tidak demikian dengan yang terlihat di gedung DPRD Provinsi (Deprov).
Bangunan yang berlokasi di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan (Tikep) itu, sudah hampir sebulan ditinggal penghuninya 45 anggota Dewan yang lebih banyak berada di Kota Ternate dan Jakarta.
Terakhir kali para wakil rakyat berakantor di gedung yang berada di jalan kilometer 40 itu pada 15 Februari lalu. Itu pun tidak semua anggota, hanya mereka yang tergabung dalam Komisi II dan III yang saat ini menggelar rapat dengan Dinas ESDM, PTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) dan DLH.
Pasca dari rapat itu, gedung Deprov kembali ditutup hingga saat ini. Mirisnya lagi, apa yang dilakukan anggota Deprov ini pun ternyata menular ke PNS di Sekretariat Dewan (Setwan) yang juga ikut-ikutan tidak berkantor di Sofifi namun memilih berkantor di Sekretariat Dewan di Jalan Mononutu, Ternate.
Yang mampak terlihat di gedung Dewan hanyalah petugas cleaning service (CS). “Iya, anggota DPRD sudah hampir satu bulan tidak berkantor, staf sekretariat juga tidak berkantor,” ungkap salah satu warga yang ditemui di halman DPRD, Selasa (9/3).
Pantauan koran ini, pintu gerbang utama gedung DPRD saat ini ditutup rapat. Sehingga untuk masuk ke dalam harus lewat pintu samping yang berada di dekat musala.
Bahkan, komplek senayan ini belakangan kerap dijadikan lokasi latihan balapan motor pemuda setempat. Aktivitas itu biasanya dilakukan jelang sore.
Kasubag Humas Setwan Malut Julkifli Bian yang dikonfirmasi kemarin awalnya mengaku bahwa ada anggota dan staf Setwan yang berkantor di Sofifi. Namun, ketika disampaikan hasil amatan wartawan, dia berdalih bahwa anggota dewan bekerja sesuai jadwal Badan Musyawara (Banmus). “Nanti kita kiimkan mengirimkan agenda DPRD sesuai rapat Banmus,” ucapnya.
Lalu kapan 45 wakil rakyat ini baru akan berkantor di ke Sofifi, Julkifli pun menyaabkan agar ditanyakan ke pimpinan Dewan. “Nanti konfirmasi ke pimpinan,”singkatnya.
Sebagaimana diketahuu, Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Asset Daerah (BPKPAD), total anggaran untuk DPRD tahun ini tercatat sebesar Rp. 105 miliar lebih, persinya Rp 105. 250. 000. 000.(lfa/pur)
