HARIANHALMAHERA.COM–Dari seluruh pelabuhan perkinanan kabupaten/Kota di Maluku Utara (Malut), hanya Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kelurahan Bastiong Ternate yang belum dikelola Pemprov Malut.
Ini lantaran asset tersebut belum secara resmi diserahkan Pemkot ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Malut. Padahal, asset itu sudah harus diserahkan empat tahun asset pasca diterbitkannya Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) No 492/SJ/TU.2010/VI/2016 tentang Pedoman pelaksanaan P3D lingkup urusan bidang kelautan dan perikanan percepatan penyerahan pengelolaan pelabuhan perikanan.
Wakil Ketua DPRD Malut Wahda Zainal Imam mengatakan dengan adanya prigram Lumbung Ikan Nasional (LIN) ini, maka seharunya DKP segera menyelesaikan proses pengalihan pengelolaan pelabuhan perikanan nusantara ini. “Kita berharap seluruh komponen dinas harus menata ini semua untuk menjemput bola,” ungkapnya
Dengan begitu, segala kekurangan yang ada di pelabuhan tersebut segera dibenahi dan dilengkapi. Mengingat pelabuhan perikanan di Ternate salah satu pelabuhan yang sagat produktif.
DKP juga diminta pro aktif berkoordinasi dengan steakholder termasuk DPRD untuk mengidentifikasi pelabuhan mana saja yang perlu ditingkatkan termasuk sarana infrastrukturnya, terutama demaga dan sarana lainnya.
“Saya sarankan ke DKP segera bicarakan bersama dengan DPRD supaya putus berapa dari Sekian supaya kita tingkatkan produk perikanan. Makanya harus rapat dengan seluruh stakholder karena rupanya masih terbengkalai penanganan perikanan Maluku Utara,” katanya.
Diakui, pembenahan infrastruktur Program LIN di Malut, tidak cukup dengan anggaran Rp 1 triliun. “Mininal Rp 2 sampai 3 triliun karena infrastruktur kita di Maluku Utara mahal,” bebernya.
Plt kepala DKP Malut Abdullah Assagaf berlasan penyerahan aset pengelolaan pelabuhan perikanan Pendanaan Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Pelabuhan perikanan Ternate masih dalam proses. “Setahu saya pak Burhan sebelum berakhir jabatan sudah menandatangani itu, tinggal tunggu administrasinya,” katanya.
Diakui memang ada beberapa infrastruktur yang dibangun Pemprov tahun ini di pelabuhan perikanan Ternate. Meski itu secara aturan telah menyalahi aturan lantaran belum ada penyerahan, namun demi kepentingan nelayan Pemprov nekad membangun sarana tersebut.
“Kebutuhan nelayan juga sehingga mau tidak mau harus lakukan pembangunan. Sampai saat ini tinggal Ternate, pelabuhan lain semua sudah diserahkan,” akuinya.(lfa/pur)
