HARIANHALMAHERA.COM–Meski rencana empat adat, yakni suku Pagu, Madole, Toliwiko dan Boeng tidak sempat menyampaikan aspirasi dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemekaran Kao Raya, keinginan itu disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut.
Dalam pertemuan pada Rabu (31/3), sejumlah pengurus 4 adat yang berada dilingkar tambang PT NHM telah diterima Pemkab Halut untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan dokumen yang berisi tiga poin aspirasi yang diterima langsung Plh Bupati Halut Yudhiahart Noya.
Ketua Dewan Adat Boeng, Dominggus Isack Bitjara, mengatakan pertemuan dengan Plh Bupati Halut itu adalah menindaklanjuti kembali aspirasi masyarakat adat. Ada tiga poin yang pernah dibuat sebelumnya, yaitu, realisasi DOB Kabupaten Kao Raya, terwujudnya Bandara Kuabang Kao sebagai Bandara Internasional, dan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat menjadi Undang-undang. “Iya, tadi (kemarin) kami 4 adat telah temui Plh Bupati Halut untuk bahas seputar aspirasi kami yang sebelumnya direncanakan disampaikan ke presiden,” katanya.
Menurut Dominggus, masyarakat adat 4 suku tentu berharap Pemkab Halut ikut mendukung langkah mereka terutama mendorong rancangan UU perlindungan adat, agar secepatnya direalisasikan. “Prinsipnya kami masyarakat adat inginkan aspirasi ini direspon oleh pemerintah,” ujarnya.
Pemkab Halut sendiri lanjutnya telah merespon positif impian masyarakat adat tersebut dan akan menindaklanjuti aspirasi serta mendorong agar dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat. “Kami tinggal menunggu reaksi selanjutnya dari pemerintah pusat,” tuturnya.(dit)
