HARIANHALMAHERA.COM–Kendati sampai saat ini besaran alokasi dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2022 belum diketahui pasti, namun rancangan anggaran tahun 2022 sudah mulai disusun Pemprov Malut.
Kemarin, Pemprov pun telah menyerahkan rancangan KUA PPAS tahun 2022 kepada DPRD Privinsi. Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam pidatonya menyebutkan, KUA PPAS tahun 2022 dirangan sebesar Rp 2,9 triliun lebih.
Provinsi Maluku secara resmi gubernur menyampaikan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 yang dirancang Rp 2,9 triliun lebih. Angka ini meliputi pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 2,95 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 2,87 Triliun.
AGK dalam paripurna yang digelar secara virtual kemarin merincikan, untuk pendapatan daerah sendiri, dari total anggaran sebesar Rp 2,95 triliun itu, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang Rp 619,43 Miliar lebih. Pendapatan Transfer dirancang Rp 2,297 triliun lebih, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar 39.44 Miliar lebih.
Sementara, untuk anggaran belanja daerah yang dirancang Rp 2,87 triliun meliputi Belanja Operasi dirancang Rp 1,97 Triliun lebih, Belanja Modal Rp 662 Miliar lebih, Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 25 Miliar, Belanja Transfer Rp 212,66 Miliar. “Dengan demikian APBD Tahun 2022 dirancang Surplus sebesar 85 Miliar Rupiah,” katanya.
Sementara untuk Pembiayaan Daerah yang terdiri atas Komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa SiLPA tahun anggaran sebelumnya diperkirakan sebesar Rp 65 Miliar, Komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp 150 Miliar, dan Pembiayaan Netto sebesar 85 Miliar, serta SiLPA Tahun berkenaan sebesar nol.
Gubernue mengaku, target pendapatan dan belanja daerah ini dirancang dengan memperhatikan kondisi Keuangan Negara yang merosot akibat dampak Pandemi Covid-19 saat ini dan diperkirakan berdampak hingga tahun 2022.
Sejalan dengan itu, mencermati perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global, maka tahun 2022 diperlukan kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif dan komprehensif, sehingga dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi termasuk dampak Pandemi Covid-19. “Serta menjaga keberlanjutan program pembangunan beserta upaya pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pada tahun 2022,” katanya
Pada tahun 2020, pembangunan Infrastruktur masih menjadi skala prioritas Pemprov, terutama infrastruktur di Ibukota Sofifi. Prioritas Pembangunan di depan juga diarahkan pada pembangunan Kawasan Desa Mandiri Percontohan, Implementasi tiga kartu sakti Malut yakni Kartu Sehat, Kartu Cerdas dan Kartu Tumbuh, Serta Penanganan, Pemulihan dan penyelesaian pandemi Covid -19.
“Olehnya itu, Pada umumnya kebijakan belanja APBD 2022 untuk membiayai program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai bentuk tindaklanjut dari upaya mewujudkan Visi
“Maluku Utara SEJAHTERA”, dan lima Misi Gubernur dan wakil gubernur,” katanya
Selain itu, pembangunan daerah tahun depan, disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang relevan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yakni, Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. “Hal ini relevan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 yaitu, Meningkatkan pemerataan dan daya saing wilayah untuk pertumbuhan berkualitas,” katanya.
Karenanya, prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dapat diuraikan dalam enam skala prioroitas. pertama Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM, Kedua, Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah, ketiga, Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi, keempat Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, kelima Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah dan keenam Pemantapan Tata Kelola Pertumbuhan berkualitas.
di 2022 Pemprov menargetkan Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan di angka 69.75 persen. Sedangkan Tingkat Kemiskinan ditargetkan 6.06 persen. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 4.63 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan 6.31 persen. Selain itu, Pendadapatan Perkapita ditargetkan sebesar 23.372 rupiah, dan Indeks Rasio Gini ditargetkan pada angka 0.308.(lfa/pur)
