HARIANHALMAHERA.COM–Satu per satu persoalan di sektor kesehatan mulai terkuak. Selama ini banyak persoalan terjadi dan turut dialami tenaga kesehatan (nakes), namun tidak terekspos. Nakes tak berdaya karena seakan ‘dibungkam’ dengan ancaman pemecatan atau dimutasi ke daerah terpencil.
Sebagai catatan koran ini, persoalan nakes dan sektor pelayanan di Puskesmas Salimuli bukanlah yang pertama. Masih ada sederet persoalan yang terjadi. Namun kebanyakan nakes tidak ingin buka suara karena mereka takut karirnya terancam.
Seperti nakes yang membuka aib di Puskesmas Salimuli. Sebagaimana penegasan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Muhammad Tapi Tapi kepada wartawan, dirinya ingin mencari tahu siapa nakes yang memberikan komentar di media, dia menyebut tak segan-segan memecatnya. “Saya akan mencari nakes yang sudah berkomentar di media. Jika saya tahu orangnya, maka saya tidak segan-segan untuk memecat nakes tersebut,” kata Muhammad, ketika diwawancarai pada Senin (20/9).
BACA JUGA : Aib Puskemas Salimuli Dibongkar
Hanya saja, sikap berbeda ditunjukan Komisi III DPRD. Mereka justru menginginkan nakes tersebut bisa membuat laporan secara tertulis ke DPRD. Jika benar ada pemotongan hak nakes, maka Kepala Puskesmas (Kapus) tersebut akan dipanggil dan bisa saja dicopot dari jabatannya.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Halut Sahril Hi Rauf. Dia mengatakan, pihaknya akan turun langsung ke Puskesmas Salimuli dan meminta keterangan terhadap pengawas nakes yang ada, sehingga DPRD memiliki bukti-bukti yang akurat. Jika informasi terkait dengan pemotongan gaji ini benar, maka DPRD akan mendesak Kepala Dinkes Halut untuk memanggil kapus yang bersangkutan.
“Soal gaji itu hak nakes dan tidak ada orang yang memotong atau meminta tanpa persetujuan.Kami akan turun langsung ke Puskesmas dan memintai keterangan secara langsung dengan nakes maupun kapus setempat,”jelasnya, Selasa (21/9).
Sahril menambahkan, dalam aturan apapun tidak ada pemotong hak seseorang, apalagi gaji. Harusnya Dinkes segera mengambil langkah cepat dan tegas, serta solusi atas persoalan yang terjadi. “Memang, selain informasi dari wartawan, sudah banyak nakes yang menyampaikan,” ujarnya.
BACA JUGA : Kapus Salimuli Beri Klarifikasi Soal Pemotongan Hak Nakes
DPRD, lanjutnya, juga menyeriusi dugaan jual beli obat-obatan di Puskesmas Salimuli. Jika ada indikasi jual beli obat, maka DPRD akan meminta tanggapan ke masyarakat untuk memastikan bahwa informasi tersebut betul atau tidak, karena obat tersebut tidak di perjual belikan. “Kami akan turun dan memintai keterangan ke masyarakat, benar atau tidak terkait dengan jual beli obat-obatan. Karena yang kami ketahui, untuk obat program itu tidak diperjualbelikan,” tutupnya.
Sementara itu, banyak warga yang berharap DPRD dalam tugas pengawasan tidak hanya fokus di Puskesmas Salimuli saja, tetapi semua fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di Halut.(cw/fir)
