HARIANHALMAHERA.COM— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) tak henti-hentinya menerima penghargaan (award) dari pemerintah pusat. Penghargaan kali ini datang dari Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
Dimana, Pemprov Malut bersama Pemkot Tidore Kepulauan (Tikep) dinilai mampu menangani konflik sosial dalam setahun terakhir. Malut dan Tikep berada di posisi ketiga dibawah Kabupaten Gunung Kidul dan Provinsi DIY.
Sedangkan kabupaten/kota dan provinsi yang berada di posisi pertama diraih Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur.
Malut sendiri masih lebih baik dari Provinsi Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan-nya yang berada di peringkat keempat serta sedang di posisi terbaik kelima diraih Kota Banda Aceh dan Provinsi NAD.
Bagi Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) yang menerima penghargaan langsung dari Menkopolhukam Wiranto didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo, award tersebut adalah yang pertama didapat di periode kedua kepemimpinanya.
Karenanya, AGK berterima kasih kepada seluruh rakyat Malut atas segala dukungan dan partisipasinya dalam membina kebersamaan dalam perbedaan, baik agama, suku, ras dan golongan dalam menjaga keamanan ini.
“Tentunya capaian prestasi ini merupakan hasil kinerja kita semua yang telah menjaga keamanan dan ketertiban dalam menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan,” terang AGK melalui juru bicara, Mulyadi Tutupoho.
Dia berharap agar, kondisi yang aman ini terus dijaga dan ditingkatkan lagi. Warga jangan mudah terprovikasi dengan isu-isu menyesatkan yang memecabelah kerukunan dan kebersamaan yang telah dibangun selama ini.
“Alhamdulillah, dalam momentum Pileg dan Pilpres ini, Maluku Utara tetap aman dan kondusif. Olehnya itu koordinasi terus kita lakukan, sehingga dapat meminimalisir konflik sosial yang mungkin akan timbul di masyarakat,” akunya.
Menkopolhukam Wiranto juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.
“Terutama sebelum dan sesuda putusan Pleno KPU 22 Mei nanti,” pinta mantan Panglima ABRI ini.
Dikatakan, pentingnya sinergitas diantara semua elemen untuk meminimalisir terjadinya berbagai konflik di masyarakat.
“Kita harus satukan persepsi, demi kemajuan daerah, bangsa dan negara,” jelasnya.
Wiranto juga meminta kepada seluruh kesatuan TNI-Polri untuk melakukan pemantauan dan deteksi dini setiap pergerakan di daerah. “Kepada semua aparat keamanan agar dapat menjalankan tugas sesuai SOP. Dan jangan ada yang bawa Senpi,” tegasnya.
Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, penanganan konflik sosial, tentunya harus mencermati suhu politik nasional pasca Pemilu.
“Undang-undangnya penanganan konfliknya jelas. Kewenangan pemerintah mengkoordinasikan pencegahan konflik ini mutlak, baik dari pusat sampai yang paling bawah. Bahwa negara harus hadir dalam rangka menjaga kedamaian dan rasa aman pada masyarakat,” tegasnya.(tr3/pur)
