HARIANHALMAHERA.COM–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut mulai mewaspadai ancaman masuknya Covid-19 varian Omicron. Salah satunya dengan diterbitkannya edaran Gubernur nomor :47/ST/-COVID-1/MU/XII/2021.
Dalam edaran ke seluruh Bupati/Wali Kota itu, Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) meminta semua daerah untuk mengintensifkan PPKM Mikro dengan mengoptimalkan satuan tugas (Satgas) Cavid 19 hingga tingkat RT. “Dengan menjalankan fungsi pencegahan,penanganan,pembinaan, dan dukungan pelaksanaan covid -19,” tulis edaran tersebut.
Selain itu, AGK juga meminta fungsi penagwasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat yang abai dalam menjalankan protokol Kesehatan ditingkatkan.
“Menerapkan Prokes lebih ketat dengan pendekatan 5M serta mempertimbangkan factor ventilasi udara, jarak dan menguranngi interaksi mengantisipasi Omicron,’ tulisnya
Gubernur meminta agar para satgas terus melakukan kordinasi dengan forum kordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, “Diantaranya, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus tempat ibadah, Hotel, pengelolah tempat wisata , pemilik usaha mall tempat perbelanjaan dan pelaku usaha lainnya, sesuai dengan kerateristik daerah masing –masing dalam rangka pengendalian.” tulis AGK dalam edaran tersebut.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam kunjungannya ke Maluku Utara Kamis (23/12) menegaskan tidak ada pesta kembang api pada momen perayaan natal 2021 dan tahun baru 2022
“Jadi untuk Nataru kali ini saya tegaskan tidak ada pesta kembang api,” ujar Tito usai rapat koordinasi strategi percepatan vaksinasi covid-19 dengan seluruh kepala daerah di Sahid Bella Hotel Ternate, Kamis (23/12)
Tito mengatakan, aturan yang berlaku di seluruh Indonesia ini guna mencegah terjadinya kerumunan dan pesta-pesta jelang Nataru.
“Tidak ada pesta-pesta yang bisa memancing kerumunan serta tidak dibukanya tempat keramaian itu harus tutup dan aturan ini diberlakukan di seluruh Indonesia,’ tegasnya.
Masyarakat juga diminta mematuhi protokol kesehatan. “Strategi ini harus ada kalaborasi bersama pemerintah daerah dan TNI/Polri setempat untuk aktif dilapangan agar supaya pada Nataru nanti tidak terjadi kerumunan yang besar ini tidak dibolehkan apalagi pesta-pesta itu tidak ada,” tutup Tito. (lfa/pur)
