HARIANHALMAHERA.COM–kinerja pemerintahan Halmahera Utara dibawah kendali Bupati Frans Menery dan Wakil Bupati Muchlis Tapi-Tapi ternyata dinilai masih buruk. Bahkan sepanjang tahun 2021 setelah dilantik pun belum menunjukan perubahan singifikan sebagaimana visi misi yang dikampanyekan pada saat pilkada.
Hal itu disampaikan Ketua komisi I DPRD Halut, Irfan Soekoenay. Ifran yang juga ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD ini mengatakan bahwa secara umum kinerja pemerintahan FM-Mantan masih jauh dari harapan masyarakat baik itu di periode pertama sampai terbawa pada pemerintahan mereka jilid II.
“Fraksi PKB melihat kinerja pemerintahan FM-Mantap masih kurang baik, tentu ini tidak terlepas dari lemahnya tata kelola pemerintahan terutama pada sistem pengelolaan keuangan di hampir semua perangkat daerah dan terburuknya lagi adalah penyelenggaraan pemerintahan tersebut hanya memperkokoh dinasti politik,”katanya, rabu (29/12).
Menurut ketua DPC PKB Halut ini, sudah bukan rahasia lagi bahwa birokrasi FM-Mantap lebih cenderung kekeluargaan, dimana hampir setiap struktur jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) diisi oleh orang dekat ketimbang menempatkan orang yang berkompentsi membangun daerah.”Salah satu factor kinerja tidak bagus adalah perangkat daerah dan jabatan diisi oleh orang yang tidak berkualitas, artinya lebih pada dinasti politik maka tak perlu heran kalu dampaknya pada pelayanan,”ujarnya.
Sebagai bukti buruknya system pemerintahan FM-Mantap lanjutnya, dapat dilihat pada pengelolaan keuangan, dimana sampai detik ini Siltap pemerintah Desa yang sudah memasuki 9 bulan belum dibayar pemda Halut termasuk honor tenaga medis, guru dan masih banyak lagi yang belum dituntaskan.
“Harapan saya kepada Bupati dan wakil Bupati Halut agar pemerintahan yang dijalankan harus beramanah dan jangan terkesan oportunistik, paling tidak hilangkan raja-raja kecil dalam pemerintahan,”tandasnya.(tr-
